Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Rencana Pemeriksaan Setempat (PS) Sengketa Tanah Darmo Surabaya, Ini Kata Majelis Hakim

Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim yang diketuai Darno menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa di Darmo Puncak Permai. Hal itu dilakukan sebelum saksi-saksi diperiksa dalam perkara ini.

“Kita ajukan PS dulu baru saksi, biar nanti pertanyaan kita juga jelas arahnya kemana,” ujar Darno selaku ketua majelis hakim, Rabu (10/11/2021).

Sementara hakim anggota yakni Sutarno dalam persidangan menyatakan pihaknya meminta jaminan keamanan terkait pelaksanaan PS. Sebab, menurut informasi dan juga bukti yang disodorkan penggugat banyak orang berada di lokasi.

“Kalau nanti terjadi kerumunan, kita tidak mau melanjutkan. Kita akan balik,” ujar halom Sutarno.

Sutarno juga meminta supaya penggugat berkirim surat ke polsek tersebut, minta bantuan personil untuk pengamanan pelaksanaan PS.

” Kami minta bantuan keamanan. Intinya kami tidak akan berangkat ke lokasi untuk pemeriksaan setempat apabila nantinya di objek sengketa tersebut ada gangguan yang tidak diinginkan,” ujar Sutarno.

” Polsek terdekat mana yang ada disitu? Nanti akan kita mintakan pengamanan dari penggugat khususnya. Bisa jamin tidak keamanan majelis? Kalau tidak bisa jamin, tidak usah peninjauan setempat,” tandas Sutarno

Hakim Sutarno kembali menegaskan, keselamatan majelis hakim harus diutamakan. Jangan sampai majelis hakim sampai terluka saat pelaksanaan peninjauan setempat nantinya.

Sementara itu, terkait adanya jaminan keselamatan majelis hakim itu, Johanes Dipa Widjaja selaku kuasa hukum dari Mulyo Hadi meminta supaya adanya jaminan keselamatan juga dari Tergugat. Sebab, pihaknya menjamin 100 persen tidak ada dari pihaknya pengerahan massa.

Majelis hakim pun menegaskan bahwa pihaknya meminta jaminan keamanan serta tidak adanya pengerahan massa dari semua pihak (penggugat, tegugat dan turur tergugat). “ Karena kalau saya baca bukti dari penggugat ini, sudah sampai kemana-mana ke Mabes Polri juga,”ujar hakim Sutarno.

Sebelum persidangan diakhiri, penggugat juga mengajukan sita jaminan lahan sengketa ke majelis hakim.

Usai sidang, kuasa hukum dari Turut Tergugat yakni pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) enggan berkomantar terkait bukti yang mereka sampaikan ke persidangan. Pihak BPN tergegas meninggalkan ruang sidang usai majelis hakim menutup sidang. “ Saya tidak bisa coment dulu,” ujarnya.

Kuasa hukum tergugat Widiowati Hartono yakni Sandi Kurniawan ketika dimintai komentar terkait adanya rencana PS yang dilakukan majelis hakim, Sandi menyatakan bahwa pihaknya hanyalah tergugat dan pelaksanaan PS adalah kepentingan penggugat.

“ Kita kan tergugat jadi tanya penggugat lah,” ujarnya.

Terkait sengketa lahan yang dikuasai tergugat, Sandi mengklaim bahwa memang lahan tersebut milik pihaknya.
Saat ditanya bukannya lahan tersebut status quo? Sandi enggan menjawab. “ Sudah ya, sudah,” ujarnya mengakhiri wawancara.

Sementara Johanes Dipa Widjaja menyatakan terkait pelaksanaan PS yang rencananya akan digelar pada 19 November 2021, Dipa berharap pelaksanaan PS tersebut berjalan kondusif.

“ Makanya tadi saya sampaikan secara terbuka ke majelis supaya majelis memahami bahwa kami ada pengerahan massa yang dilakukan pihal lawan,” ujar Dipa, Selasa (9/11/2021).

Dengan pelaksanaan PS ini diharapkan Dipa bisa menguntungkan pihaknya karena dengan adanya PS ini bisa dibuktikan bahwa lahan yang diklaim Tergugat tersebut Pradah Kali Kendal tapi di Lontar. “ Jadi dengan adanya PS ini maka kasus ini akan clear dimana lokasi yang disebut,” ujarnya.

Terkait sita jaminan yang dia ajukan, Dipa berharap agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan. Karena dalam proses ini lanjut Dipa, ada pihak-pihak yang tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. “ Dengan adanya sita jaminan supaya aman agar tidak timbul produk hukum baru,” ujar Dipa.

“ Kita berharap pengadilan bisa netral, sehingga keadilan bisa dirasakan klien kami,” ujarnya. [uci/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar