Hukum & Kriminal

PWI Pamekasan Kecam Aksi Represif Polisi Bagi Wartawan

Pamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput unjuk rasa mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019) kemarin.

“Aparat yang melakukan tindakan represif harus ditindak dan di sanksi tegas, karena para jurnalis bekerja dilindungi undang-undang,” kata Ketua PWI Pamekasan, Abd Aziz melalui siaran pers yang diterima beritajatim.com, Rabu (25/9/2019).

Menurutnya, tindakan represif aparat kepolisian merupakan bagian dari pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers, disebutkan bahwa dalam menjalankan profesi seorang wartawan mendapat perlindungan hukum,” ungkapnya.

Pihaknya menilai tindakan represif petugas kepolisian kami nilai ada unsur kesengajaan. Terlihat dalam rekaman video, para wartawan juga menunjukkan identitas bahwa mereka seorang jurnalis. “Prinsipnya jika tindakan represif terhadap wartawan di Makassar ini dibiarkan, dan oknum polisi yang melakukan tindakan represif tidak diusir secara transparan. Berarti Polri memang ingin menanamkan bibit permusuhan dengan insan pers,” jelasnya.

“Keseriusan institusi Polri mengusut tuntas kasus ini, bisa dilihat dari sanksi yang akan diberikan kepada oknum polisi yang melakukan aksi represif dan membuat wartawan menderita akibat luka-luka. Sebab bagaimanapun, tindakan seperti itu tidak bisa ditolerir,” tegasnya.

Seperti diketahui, tercatat sebanyak tiga wartawan di Makassar yang mengalami aksi kekerasan dari oknum polisi yang mengamankan aksi. Masing-masing Ishak Pasabuan (Wartawan makassartoday.com), Muh Darwin Fatir (Pewarta Foto Antara), serta Syaiful (Wartawan inikata.com).

Sebelumnya, Dewan Pers merespons tindakan kekerasan oknum aparat kepolisian terhadap tiga wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan mereka mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap pewarta yang bertugas.

“Secara prinsip kami mengecam kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan peliputan,” tutup Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar