Hukum & Kriminal

Putusan Kasasi, Terdakwa Korupsi DPM LUEP Divonis 4 Tahun

Bojonegoro (beritajatim.com) – Putusan kasasi terdakwa mantan Kepala Kantor Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Andreas Wahyono (59) atas kasus korupsi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) 2007 sudah turun.

Petikan putusan kasasi itu diterima oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro 23 April 2019. Dalam amar putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon, Jaksa Penuntut Umum, Kejari Bojonegoro.

Hakim MA juga membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, serta mengubah putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Sesuai amar putusan, terdakwa warga Perumda Bojonegoro divonis korupsi secara bersama-sama dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp16.250.000. Dikurangkan selama terdakwa ditahan. Amar putusan itu dibacakan oleh Hakim ketua, Syamsul Rakan Chaniago.

Menanggapi putusan tersebut, Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro, Achmad Fauzan mengaku sudah melayangkan surat panggilan terhadap terdakwa. Surat panggilan itu dilayangkan pada 25 April 2019. Seharusnya, terdakwa dijadwalkan datang ke kantor Kejari Bojonegoro, Kamis (2/5/2019) ini.

“Pada panggilan pertama terdakwa tidak hadir. Maka, kami akan melakukan panggilan kembali untuk yang kedua kalinya,” ujar Fauzan.

Pengajuan kasasi itu dilakukan saat terdakwa masih di dalam tahanan menjalani penahanan putusan Pengadilan Tinggi pada 2 Februari 2017 sampai 15 Desember 2017 penahanan. “Pengajuan kasasi pada 7 September 2017, kasasi oleh jaksa menguatkan putusan PN,” ujarnya.

Sekadar diketahui, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 1 tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 16.250.000, jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama satu tahun.

Namun dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 16.250.000, sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Kasus korupsi DPM LUEP ini terjadi sejak 2007, menggunakan dana APBN dengan total sebesar Rp 4 miliar. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah pengusaha pertanian di Bojonegoro, namun tanpa melalui verifikasi. Dana bergulir DPM LUEP itu akhirnya macet di tengah jalan. Dana yang tidak kembali mencapai Rp1,1 miliar. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar