Hukum & Kriminal

Putusan Hukum Perkara Jual Beli Tanah di Desa Leran Banyak Kejanggalan

Kuasa tergugat kasus jual beli tanah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, Max Lesilolo menunjukkan bukti-bukti surat perkara kasus tanah

Gresik (beritajatim.com)- Putusan hukum perkara jual beli tanah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat banyak kejanggalan. Pasalnya, majelis hakim yang mengadili perkara dengan nomor 105/pdt.G/2020/PN Gsk berat sebelah.

Terkait dengan perkara ini, kuasa hukum tergugat Masrur. Yakni, Max Lesilolo menuturkan ada kejanggalan karena ada banyak fakta serta bukti yang terkesan diabaikan majelis hakim. Padahal, bukti yang disampaikan dalam persidangan sudah jelas. Contohnya soal harga tanah permeternya. Di dalam materi penggugat pembelian tanah dengan nomor persil 115, kelas d.IV luas 40.260 meter persegi, letter C nomor 1619a.

“Disebutkan harga permeternya Rp 200 ribu. Padahal, harga sebenarnya Rp 100 ribu permeternya dengan luas tanah 36.486 meter persegi sesuai hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” tuturnya, Kamis (4/06/2021).

Masih menurut Max Lesilolo, bukti harga tanah Rp 100 ribu permeter itu berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah nomor 590/04/437.103.09/2018 tertanggal 29 Januari 2018. Dalam surat yang ditandatangani oleh para pihak dengan mengetahui kepala desa (Kades) Leran, Abdul Manan tersebut atas nama Tolkah (Talchah) yang dijual oleh ahli warisnya kepada pihak kedua, Enggar Sumijaya senilai total Rp 3.648.600.000 dibayar lunas. “Kenyataannya didalam materi perkara disebutkan harga tanah Rp 200 ribu permeter persegi, dengan total harga sebesar Rp 8.052.000.000,” paparnya.

Ia menambahkan, begitu pula dengan jual beli objek tanah sesuai sertifikat hak milik (SHM) nomor 214 dengan luas 22.210 meter persegi. Di dalam materi perkara penggugat disebutkan seharga Rp 450 ribu permeter persegi. Sehingga, totalnya Rp 9.994.500.000.

“Berdasarkan akta ikatan jual beli nomor 395 pada notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Amanda Puspita, S.H., M.Kn., yang berkedudukan hukum di Jalan Tridharma Ruko Kawasan Industri Gresik, Kav B.17 Kabupaten Gresik disebutkan permeternya Rp 100 ribu. Dalam akta juga dijelaskan, pemilik tanah adalah H Achmad Syafian (Mat Pian) selaku pihak pertama menjual kepada Enggar Sumijaya sebagai pihak kedua dengan total nilai Rp 2.221.000.000. Jadi ada dugaan mark up nilai jual beli terhadap kedua objek tanah di Desa Leran, Manyar tersebut,” imbuhnya.

Atas dasar itu kata Max, majelis hakim mengabaikan semua barang bukti dan keterangan yang disampaikan oleh pihak tergugat. Sehingga putusannya menyatakan, para tergugat dianggap melakukan wanprestasi serta diminta untuk melunasi pembayaran atas pembelian kedua obyek tanah serta melunasi semua hutang-hutang tergugat kepada penggugat, sekaligus membayar biaya perkara.

“Klien kami ini sebenarnya yang mengeluarkan modal untuk pembelian tanah-tanah tersebut. Jadi cerita singkatnya klien kami ini awalnya habis mendapatkan uang atas penjualan tanah. Kemudian ditawari untuk berinvestasi dengan membeli tanah lagi di daerah Leran ini, totalnya sekitar Rp 11,170 Miliar. Tapi pada akhirnya malah seperti ini,” katanya.

Sedangkan para tergugat dalam perkara gugatan nomor 105/pdt.G/2020/PN Gsk ini antara lain Masrur, Afifah, Umi Sholichah, Miftahul Ulum dan Nur Faidah. “Atas putusan ini, kami memutuskan untuk banding dan juga berencana akan melapor ke Komisi Yudisial (KY),” ungkap Max Lesilolo.

Sementara Humas Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Mochammad Fatkur yang juga merupakan hakim anggota dalam perkara ini, saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Ini karena hakim dalam memutus perkara tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri

“Kalau memang masih ada para pihak yang merasa tidak sesuai atas putusan hakim. Dipersilahkan menempuh upaya hukum di atasnya yaitu banding. Namun, jika masih merasa ada yang tidak sesuai bisa menempuh proses hukum selanjutnya,” pungkasnya. [dny/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar