Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Punya Bukti SHM, Warga Malang Ini Tidak Gentar Meski Digugat Harta Waris

Tanah seluas 2.310 meter persegi di Jalan Ikan Tombro, Lowokwaru.

Malang (beritajatim.com) – Siti Aminah warga Jalan A Yani, Blimbing Kota Malang melalui Kuasa hukumnya Abraham G Wicaksana menyatakan tidak gentar meski digugat harta waris oleh Supriyanto, Sukma, Andaru dan Samodra di Pengadilan Agama, Kota Malang.

Siti Aminah digugat oleh 4 orang ini yang mengklaim 5 aset milik Siti Aminah adalah peninggalan harta waris mendiang Muliin dan mendiang Surati. Muliin dan Surati adalah orangtua dari Siti Aminah (tergugat) dan Supriyanto (penggugat).

Aset di Jalan A Yani, Kota Malang.

 

“Pada masa pembuktian kami bisa menunjukan bukti SHM. Semuanya jelas tidak ada nama Muliin dan Surati seperti hak waris yang mereka gugat. Jadi ini saya berani menjamin kalau obyek-obyek ini bukan obyek waris. Termasuk buku letter C desa, itu pun juga di riwayat tanah yang diberikan kepada kami, itu tidak ada,” kata Abraham, Jumat, (14/1/2022).

Adapun 5 aset yang disengketakan terdiri dari 4 unit rumah dan sebidang tanah yang dimiliki oleh 3 orang berbeda. Seperti rumah di Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang, Rumah di Jalan Simpang Borobudur Utara, Lowokwaru, Kota Malang, dan tanah seluas 2.310 meter persegi di Jalan Ikan Tombro, Lowokwaru, Kota Malang ini merupakan milik Siti Aminah.

Lalu rumah di Perumahan Mangliawan Permai Blok D/12, Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang milik Erwin Andriyanto Redy. Rumah di Perumahan Mangliawan Blok D/10, Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang milik Muhammad Alie.

Kasus ini bahkan menyita perhatian Komisi Yudisial Jawa Timur. Mereka datang langsung memantau Pemeriksaan Setempat (PS) (Descente). Pada Jumat, 14 Januari 2022, Pengadilan Agama Malang melakukan Pemeriksaan Setempat di rumah di Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang, Rumah di Jalan Simpang Borobudur Utara, Lowokwaru, Kota Malang, dan tanah seluas 2.310 meter persegi di Jalan Ikan Tombro, Lowokwaru, Kota Malang.

“Jadi kita cuma kepingin tahu saja, dalam PS-nya seperti apa. Karena kan memang tugas KY di antaranya ikut terlibat menjaga lembaga peradilan. Kami hanya mengikuti saja secara normatif. Karena PS ini kan bagian dari proses penanganan perkara perdata. Dan kami melihat ini kan sebenarnya hanya ingin tahu saja jalannya PS seperti apa,” ujar Asisten Pemantauan Persidangan Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur, Ali Sakduddin.

Kuasa hukum 4 penggugat Miftahurrohman mengatakan bahwa kliennya meyakini 5 aset ini adalah harta warisan. Kelima aset ini menurutnya peninggalan Muliin dan Surati. Tetapi mereka tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali. Mereka hanya bermodalkan saksi.

“Kalau kita tidak punya bukti. Karena bukti surat sudah disana semua. Termasuk sertifikat Muhammad Alie (obyek rumah di Perumahan Mangliawan), sertifikat A Yani (rumah) yang keluar tahun 2018, padahal itu dimiliki sejak tahun 1970. Ya kita saksi yang kita ajukan. Kita (ada) 18 saksi,” tutur Miftahurrohman.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Malang Kelas IA Chafidz Syafiuddin mengaku tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Dia hanya menyebut bahwa semua proses pengadilan masih berjalan. Dia hanya meminta semua untuk menunggu putusan pengadilan.

“Perkara ini masih proses berjalan, kita tidak boleh beropini. KY sendiri tidak bisa memeriksa, paling memantau. Begitu inkracht, kalau dianggap ada masalah, baru KY turun kalau dirasa ada itu,” kata Chafidz. [luc/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati