Hukum & Kriminal

Puluhan Kampus Tolak Revisi UU KPK

Jakarta (beritajatim.com) – Puluhan kampus dan lebih seribu dosen menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Mereka menilai, revisi UU merupakan pintu masuk melemahkan KPK.

“Kami terima dukungan dan pernyataan yang tegas dari sekitar 27 kampus di berbagai wilayah di Indonesia menyatakan sikapnya menolak revisi UU KPK. Sekitar 1.195 dosen secara tegas menyatakan sikapnya tersebut,” kata Dosen Fakultas Ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo dalam pernyataan tertulisnya, Senin (9/9/2019).

Hingga pagi tad, dia menyebut, penolakan diantaranya berasal dari UGM: 178 dosen, UI : 102 dosen, IPB: 91 dosen, Unhas: 51 dosen, Unsoed : 24 dosen, dan Unair : 41 dosen.

Rimawan mengatakan, kalangan kampus menilai ada cita-cita luhur bangsa ini yang dirusak akibat korupsi yang merajalela. KPK sebagai tonggak utama dalam upaya melawan korupsi tersebut sekarang sedang diserang dan dilemahkan dari berbagai sisi.

“RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut kami pandang menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan KPK,” tegasnya.

Dia mengatakan, jika revisi UU KPK akhirnya dapat mematikan KPK maka wajar jika kalangan kampus melihatnya sebagai ancaman terhadap niat luhur bersama membangun bangsa ini.

“Kami meminta pada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut,” katanya.

Rimawan juga menyebut, Presiden telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Dia berharap, presiden bisa tetap berada dalam langkah bersama menjaga KPK agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan efektif dalam memberantas korupsi.

“Banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan di masa kepemimpinan Bapak Presiden saat ini. Semua niat baik untuk kesejahteraan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris tidak akan tercapai jika bangsa ini masih digerogoti korupsi,” katanya.

Dia memastikan, jumlah akademisi yang menolak Revisi UU KPK ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Pihaknya juga mengajak para insan akademik untuk turun gunung menyelesaikan persoalan di depan mata.

“Ketika kekuasaan rentan digunakan untuk menyerang pemberantasan korupsi dan melumpuhkan KPK,” tegasnya. [hen/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar