Hukum & Kriminal

Proses Eksekusi Bos Perum ABR Gresik Dinilai Janggal

Kuasa Hukum Bos Perum ABR Gresik, Yusten Yembormiase saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Proses eksekusi yang dialami boss Perumahan Alam Bukit Raya (ABR) Gresik, H. Ahmad Fatoni dinilai janggal oleh kuasa hukumnya.

Yusten Yembormiase, SH selalu kuasa hukum H.Ahmad Fatoni menuturkan, perkara yang menimpa yang kliennya banyak kejanggalannya. Pasalnya, jaksa eksekutor yang melakukan penjemputan hanya berdasar pada petikan putusan bukan salinan putusan.

“Ini sama saja janggal. Sebab, petikan putusan hanya sebatas pemberitahuan saja seharusnya yang digunakan salinan putusan. Sehingga, eksekusi tersebut tidak ada dasar hukumnya,” tuturnya saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Kamis (24/10/2019).

Yusten menambahkan, eksekusi yang dilakukan jaksa seolah-olah dipaksakan. Hal ini dikarenakan kliennya baru menandatangani berita acara penolakan dengan bertanda tangan pada Rabu (23/10) kemarin. Atas dasar itu, seharusnya eksekusi dilakukan pada saat itu bukan sebaliknya. Kliennya saat ini sudah dieksekusi dan sudah ditahan selama empat bulan.

“Kami tidak membantah putusan Mahkamah Agung. Tapi, pelaksanaan ekseskusi terhadap kami yang menjadi persoalan. Eksekusi seharusnya dilakukan setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sebab, masih ada peninjauan kembali atau PK,” imbuhnya.

Yusten juga menganggap atas dasar ini. Jaksa telah menghilangkan hak-hak kliennya. Pasalnya, proses eksekusi dilakukan sejak Juli 2019 lalu. Terhitung sudah empat bulan mendekam di dalam Rutan Banjarsari Cerme, Gresik. Status kami bukan terpidana tapi masih tetap terdakwa.

“Sudah dua kali kami mengirim permohonan salinan putusan ke Pengadilan Negeri Gresik. Balasan dari pengadilan malah menjawab belum menerima salinan putusan itu,” paparnya

Secara terpisah terkait dengan kasus ini, Humas Pengadilan Negeri (PN) Gresik Herdiyanto Sutantyo membenarkan jika hanya menerima petikan putusan. Bukan salinan putusan.

“Kami menerima surat petikan putusan itu pada 15 Mei 2019. Setelah itu, pemberitahuan kepadan H.Ahmad Fatoni pada 27 Juni 2019 dan kepada JPU pada Juli 2019,” terangnya.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Edrus menegaskan, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (MA) nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan surat edaran MA nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. Pada poin ke 3 berbunyi, petikan putusan perkara pidana. Petikan putusan bisa dibuat dasar untuk melakukan eksekusi terpidana.

“Dasar hukum kami sangat kuat dengan adanya surat edaran tersebut,” pungkasnya. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar