Hukum & Kriminal

Penilaian Zona Integritas di PN Jombang

Program ‘Si Bejo’ Curi Perhatian Tim Analisis Kemenpan-RB

Tim Analis dari Kemenpan RB saat melakukan penilaian inovasi layanan publik di PN Jombang, Senin (30/11/2020). [Foto/Yusuf Wibisono]

Jombang (beritajatim.com) – Program Si Bejo yang dimiliki PN (Pengadilan Negeri) Jombang mendapatkan apresiasi dari tim analisis kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Program tersebut merupakan aplikasi smartphone yang digunakan untuk meminta izin membezuk tahanan.

Tentu saja, program ini langsung terintegrasi dengan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIB Jombang. Sehingga, setiap pengguna layanan cukup mengajukan izin besuk melalui aplikasi di perangkat mereka masing-masing.

“Dari penilaian yang kami lakukan di PN Jombang, ada program yang cukup menarik, yakni Si Bejo. Dengan program ini, masyarakat dimungkinkan untuk menghemat waktu sekaligus biaya apabila ingin mengunjungi anggota keluarga yang ada di lapas,” kata ketua tim analis kebijakan Kemenpan-RB, Anesia Ribka, usai melakukan penilaian di PN Jombang, Senin (30/11/2020).

Dengan adanya program tersebut, sesorang yang akan membezuk cukup menunjukkan barcode. Namun sebelum itu, pengguna layanan mengajukan izin melaluai aplikasi yang sudah diunduh di smartphone. “Jadi ketika ke Lapas untuk membezuk anggota keluarganya, cukup menunjukkan barcode,” ujarnya.

Dalam penilaian itu, tim dari Kemenpan-RB menyisir sejumlah ruangan di PN Jombang. Mulai sistem antrean di pintu masuk, kemudian mengecek sejumlah loket, serta melakukan evaluasi di ruang persidangan. Semisal di pintu masuk, salah satu dari tim, mengotak-atik layar monitor yang difungsikan sebagai tempat registrasi tamu. Dari tempat itu, tim evaluasi bergeser ke ruang lainnya.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk penilaian akhir wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Indikator penilaian terdiri dari beberapa kriteria. Di antaranya penguatan integritas, yang meliputi pengendalian serta pengawasan, serta inovasi pelayanan publik,” lanjut Anesia Ribka.

Inovasi pelayanan publik, lanjut Anesia, penting dilakukan. Karena dengan terobosan itu masyarakat bakal lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan produk hukum. “PN Jombang merupakan salah satu lembaga yang kita nilai. Karena ada beberapa program yang menarik, semisal Si Bejo,” pungkasnya. [suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar