Hukum & Kriminal

Presiden Jokowi Diminta Penuhi Imajinasi dan Mimpi Publik Soal Perppu KPK

Deklarasi gerakan #PitaHitamMelawan di Unkversitaa Jember

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah akademisi meyakini sejak awal ada pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul revisi undang-undang mengenai lembaga ini. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah solusi yang tepat untuk menghadapi pelemahan ini.

Herlambang P. Wiratraman dari Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Unair dan Sekretariat Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) mengatakan, seharusnya perppu tersebut tidak dikeluarkan berjarak dari situasi kegentingan yang memaksa.

“Presiden perlu mempertimbangkan realitas bahwa wewenang konstitusional itu akan punya dampak terbaik buat negara hukum Indonesia. Jangan ada alasan mengulur-ulur hanya karena ada misalnya pihak yang mengajukan judicial review, atau mengulur-ulur apalagi dengan tekanan partai politik, yang mana dia diancam pemakzulan. Saya kira tak relevan. Dia harus berdiri di suara publik, dia harus berdiri di suara konstitusi,” kata Herlambang, usai deklarasi gerakan #PitaHitamMelawan, di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (14/10/2019).

Herlambang melihat pembentukan Dewan Pengawas yang diamanatkan undang-undang hasil revisi melampaui otoritas lima pimpinan KPK, dan itu tidak tepat. “Belum lagi dengan problem teknis hukum, misalnya kandidat dari kampus ini (Universitas Jember) yang belum mencukupi syarat usia 50 tahun, itu akan menjadi problem,” katanya.

“Kami masih yakin kalau memang presiden punya niat baik untuk mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang maksimal di negeri ini, maka perppu akan segera dikeluarkan dalam rentang waktu tak terlalu lama,” kata Herlambang.

Herlambang tak mempersoalkan logika hukum yang menunggu undang-undang hasil revisi itu disahkan dalam lembar negara. Namun ia meminta agar setelah itu presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang.

“Presiden harus mempertimbangkan bahwa perppu itu bukan sekadar ngomong soal teknis, tapi mimpi atau imajinasi publik itu yang harus dipenuhi oleh presiden. Jadi tidak sekadar bicara soal teknis perundang-undangan yang kosong, tapi membawa semangat perubahan perang melawan korupsi,” kata Herlambang. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar