Hukum & Kriminal

Polrestabes Surabaya Kalah Praperadilan, SP3 Dicabut Hakim

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya (termohon) kalah dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (9/7/2020). Hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon yakni Veronica Wijaya, NG, selaku Direktur PT. Asli Indo Raya yang diwakilan kuasa hukumnya Go Chin Tjwan, Bernike Hangesti Hayuning, Kevin Yzaga, Clarence Ritch Sutjipto, Peter Jeremiah Setiawan, yang tergabung dalam kantor hukum JAC Lawyers (Jurist Acquisition & Consortium)

Dalam pertimbangan putusan hakim M. Basir disebutkan bahwa ada bukti permulaan cukup yang sah berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat. Selain itu hakim tidak membenarkan penghentian penyidikan.

“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon, menyatakan penghentian penyidikan yang ditetapkan oleh termohon atas laporan polisi a quo sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Kapolrestabes Surabaya Nomor: S-Tap/41/XI/Res.1.11/2018/Satreskrim tanggal 30 November 2018 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/39/XI/Res.1.11/2018/Satreskrim tanggal 30 November 2018 adalah tidak sah,” ujar hakim dalam amar putusannya.

Hakim juga memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas laporan polisi Nomor LPB/1105/IX/2017/UM/SPKT tanggal 07 September 2017 dan segera melimpahkan berkas perkara aquo kepada penuntut umum.

Kuasa hukum pemohon, Bernike Hangesti Hayuning menyatakan mengapresiasi apa yang menjadi putusan hakim karena telah memutus perkara praperadilan ini dengan adil dan objektif. Bernike menceritakan awal mula pihaknya mengajukan permohonan praperadilan adalah atas diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan polisi a quo atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dalam pasal 372 dan 378 KUHP, yang diduga dilakukan Mochamad Arofik selaku Direktur PT. Multi Guna Jasa pada 19 September 2019. Alasan Polrestabes saat itu bahwa perbuatan yang dilaporkan pemohon bukanlah tindak pidana.

“Bahwa penghentian penyidikan berikut pertimbangannya adalah ketetapan yang keliru dan tidak berdasar pada pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga memang harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum,” ujarnya.

Dalam kasus ini, lanjut Bernike, berdasarkan perjanjian sewa crusher plant tanggal 12 Juli 2016, pemohon memiliki alas hak untuk menerima pembayaran sewa alat crusher plant dari Mochamad Arofik (terlapor) dalam bentuk cek atas nama pribadi terlapor yakni dengan nilai sewa perbulan Rp 150 juta. Karena terlapor menyewa dua bulan, maka yang harusnya dibayarkan adalah Rp 300 juta.

“Namun saat klien kami akan mencairkan 6 (enam) cek masing-masing Rp 50.000.000,- tersebut, ternyata keenam cek tersebut kosong dan Bank Mandiri KCP Lidah Wetan menerbitkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) atas ke-6 cek blong tersebut.” ujarnya. [uci/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar