Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Polres Tanjung Perak dan Kejaksaan Berpolemik soal Mandeknya Kasus Kakek Cabul

foto/ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Tidak ditahannya dan belum lengkapnya proses penyidikan terhadap SA (67) tersangka pencabulan terhadap anak yang masih berusia 9 tahun, menjadi polemik antar institusi hukum di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak.

Perlu diketahui, SA (67) tidak ditahan lantaran penangguhan penahanannya diterima oleh penyidik. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Anton Elfrino beberapa waktu lalu. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka sakit sehingga tidak ditahan,” ungkap Anton akhir Mei lalu.

Anton juga menambahkan bahwa proses hukum terhadap SA terus berlanjut. Hal tersebut dibuktikan dengan penyidikan terhadap tersangka yang sudah hampir lengkap dan tinggal menunggu pernyataan dari Kejari Tanjung Perak. “Tinggal menunggu berkas lengkap (P-21) dari Kejaksaan,” pungkasnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya.


Namun anehnya, ketika awak media mengkonfirmasi Kasipidum Kejari Tanjung Perak, Hamonangan Parsaulinan membantah pernyataan Kapolres Tanjung Perak. Bahkan, menurutnya, saat ini tahap penyidikan belum sampai pada (P-18) dan berkas belum lengkap. “Itu belum ada P-18, hanya di Polres tak ditahan,” ungkapnya.

Sementara AA orang tua korban mengaku sangat kecewa dengan lambannya penyidikan terhadap kedua penegak hukum tersebut. “Saya sangat kecewa, kenapa sangat lambat, padahal saya melaporkan sejak awal Januari 2022, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ungkapnya.

Dirinya yang aktif menanyakan hasil pengembangan atas kasus yang menimpa anaknya. “Penyidiknya (Agung) bilang kalau berkas sudah dikirim ke kejaksaan semua, dan sampai sekarang, penyidik bilang belum ada tanggapan dari Jaksa,” ucapnya dengan nada kecewa.

Adapun prosedur penyidikan kepolisian, harus melakukan beberapa tahapan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Yang kemudian Kejaksaan melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Pidana Khusus (Pidsus) dan Intelijen (Intel) membuat Surat Penunjukan Jaksa (P-16) yang menangani perkara.

Atas penunjukan dari Kepala seksi tersebut, Jaksa yang ditunjuk akan meminta perkembangan hasil penyidikan yang disebut dengan P (P-17), sementara (P-18) merupakan berkas penyidikan terhadap tersangka dinyatakan belum lengkap.

Dalam tahapan pengembalian berkas (P-19), Jaksa yang ditunjuk menangani perkara, akan meminta penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikan untuk melampirkan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Bila penyidikan tidak dapat menyempurnakan berkas sesuai Putusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Pasal 110 ayat (4) bila penyidik tidak dapat menyempurnakan berkas dalam waktu selama 14 hari dapat mengeluarkan peringatan (P-20) masa waktu penyidikan telah habis.

Sementara penyidik yang telah memperbaiki dan menyempurnakan berkas penyidikannya, bila Jaksa tidak mengembalikan dalam waktu 14 hari, akan dinyatakan sudah lengkap (P-21) sehingga dapat dilakukan penyerahan Tahap I (Penyerahan Berkas) kemudian dapat dilakukan tahap II (Barang bukti dan tersangka). [ang/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev