Hukum & Kriminal

Polres Selidiki Dugaan Penggelapan Dana BPNT di Kecamatan Kedungadem

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Arwan.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidik Polres Bojonegoro sedang mendalami dugaan kasus penggelapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2020 di Kecamatan Kedungadem. penyidik hari ini memeriksa saksi Camat Kedungadem Agus Saiful Aris, Jumat (15/5/2020).

“Sudah ada lima saksi lebih yang kita periksa. Hari ini kita periksa Camat Kedungadem. Cuma pada saat kejadian itu dia belum menjabat sebagai camat,” ujar Kapolres Bojonegoro AKBP M Budi Hendrawan.

Kasus penggelapan dana BPNT yang bersumber dari anggaran APBN tersebut diduga dilakukan oleh oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kedungadem yang sudah meninggal dunia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Arwan mengatakan, kronologi dugaan penggelapan pencairan dana BPNT tersebut bermula sekitar tanggal 10 Maret 2020 ada informasi dari salah seorang suplayer beras bahwa untuk jatah bulan Januari dan Februari belum ditransfer sama sekali sebesar Rp 908 juta.

Terhadap permasalahan tersebut, pihaknya yang saat itu menjabat sebagai Camat Kedungadem menghubungi TKSK bernama Mahfud yang biasa mengkoordinir pencairan dana tersebut. Dalam komunikasi itu, Mahfud mengaku belum mentransfer kepada suplayer beras karena sedang sakit.

“Selang tanggal 10 sampai 13 Maret itu, Mahfud meminta kepada operator untuk mencairkan bantuan tersebut. Karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu selama ini dibawa operator,” terangnya.

Dari 21 desa yang berada dibawah koordinasi TKSK ini operator Desa Kedungadem saat itu tidak mau mencairkan bantuan karena barang belum datang. Pencairan bulan Maret akhirnya hanya dilakukan dari 20 desa senilai Rp 641 juta khusus untuk BPNT Non PKH denga asumsi pencairan bulan Januari – Februari ini sudah habis.

Pada 17 Maret TKSK bernama Maahfud ini meninggal dunia dan baru terkuak untuk jatah Bulan Maret BPNT Non PKH sudah dicairkan untuk 20 desa. Dalam pencairan itu melalui e-warung yang sepenuhnya memang dikendalikan oleh Mahfud. “Berdasarkan bukti pada 13 Maret ini ada transfer dari e-Warung ke rekening atas nama saudara Mahfud,” terangnya.

“Sebelumnya pada tanggal 8 hingga 10 Maret sudah dilakukan pencairan. Padahal biasanya inject yang dilakukan pemerintah pada rekening KPM biasanya tanggal 10 lewat,” tambahnya.

Terhadap permasalahan tersebut, Camat Kedungadem yang baru, Agus Saiful itu kemudian memiliki inisiatif untuk mengumpulkan operator agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan mencari jalan keluar bersama. Sehingga muncul bahwa yang bertanggungjawab dalam mengganti uang tersebut dilakukan oleh operator.

“Meskipun dari sisi uangnya operator itu tidak menikmati, namun secara proses dia terlibat dalam pencairan uang tersebut yang seharusnya belum dicairkan,” terangnya.

Dari situ kemudian muncul kesepatan, pihak operator siap mengembalikan uang sesuai keuarga penerima manfaat (KPM) yang telah dicairkan. Kedepan, uang yang digunakan untuk mengganti uang tersebut akan diganti dari hasil lelang aset milik almarhum berupa rumah. “Sebagian besar sepakat untuk mengganti uang itu sementara,” terang Arwan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pihak operator diminta untuk membuat surat pernyataan. Namun, ada operator desa di Kedungrejo dan Kepohkidul yang tidak sepakat. Operator yang sepakat ini 20 orang karena yang dua punya sistem sendiri (Desa Tlogoagung dan Megale) dan satu tidak mau mencairkan (Kedungadem).

Secara sistemik, unuk meminimalisr kasus serupa e-Warung harus ditertibkan dan bekerjasama dengan BNI. Sehingga untuk membuat agen baru. Selain itu, KKS ini seharusnya dibawa sendiri oleh KPM, bukan lagi dibawa oleh operator.

Sementara diketahui di Kabupaten Bojonegoro untuk pencairan BPNT ini ada 278 agen. Sementara KPM BPNT ini ada perluasan karena adanya Covi-19 sebesar 11.273 KPM, sehingga total ada 127.813 KPM. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar