Hukum & Kriminal

Polres Mojokerto Selidiki Izin Galian C di Gondang

Aksi warga di area galian C di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu.

Mojokerto (beritajatim.com) – Polemik galian C di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto menjadi atensi Satreskrim Polres Mojokerto. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait izin galian C serta akan kroscek ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Rifaldhy Hangga Putra mengatakan, protes beroperasinya galian C di Jatidukuh yang dilakukan warga tiga desa beberapa waktu lalu menjadi atensi kepolisian. “Maka dari itu, kami saat ini sedang melakukan penyelidikan,” ungkapnya, Selasa (6/10/2020).

Penyidik saat ini fokus mengungkap legalitas tambang yang belakangan diketahui dikelola oleh LN. Selain meminta surat izin kepada pengelola, pihaknya juga akan kroscek ke ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang mengeluarkan izin. Aktivitas penambangan yang menggunakan dua alat berat sudah berlangsung sejak sebulan lalu.

“Sebelum melangkah lebih jauh, kita pastikan dulu soal legalitas izin yang mungkin dikantongi penambang. Jika legalitas itu benar, kita akan melakukan pengecekan titik koordinat area tambang. Hal itu untuk memastikan pertambangan di dalam atau luar titik koordinat,” katanya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Mojokerto pada April 2019 lalu melakukan penahanan terhadap pemilik galian C sebelumnya, Lukman. Penahanan Lukman ini lantaran ia terbukti melakukan penggalian di luar titik koordinat. Sehingga untuk saat ini, pihak Satreskrim masih melakukan penyelidikan.

“Apakah aktivitas (galian red) saat ini juga berada di luar titik koordinat seperti yang dilakukan pemilik sebelumnya (Lukman red), kami perlu gandeng tim ahli untuk memastikan itu. Tim masih melakukan pengukuran di lokasi apakah pengerukan bebatuan dalam praktiknya dilakukan di dalam area lokasi izin atau tidak,” jelasnya.

Tim ahli meliputi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), DLH Kabupaten Mojokerto serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini dilakukan untuk menentukan langkah berikutnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar