Hukum & Kriminal

Polres Jember Minta agar Hibah Tanah Ditunda

Jember (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, meminta agar hibah tanah yang diperuntukkan pembangunan markas ditunda. DPRD Jember sebenarnya sudah merestui hibah itu, dan belum mendapat surat resmi soal penundaan itu.

Wakil Kepala Polisi Resor Jember Komisaris Windy Syafutra mengatakan, surat untuk pemerintah daerah sudah dilayangkan beberapa pekan lalu. “Sementara waktu, proses hibahnya kami kaji lebih mendalam lagi. Kami tunda dulu, karena saat ini kami fokus dulu dalam rangka rangkaian pengamanan pilkada,” katanya.

Proses pemilihan kepala daerah sudah kembali berlangsung sejak 15 Juni 2020. “Setelah selesai proses demokrasi ini, mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan baru terkait dengan proses hibah tersebut,” kata Windy.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku mendengar informasi itu dari Kapolres Ajun Komisaris Besar Aris Supriyanto. “Tapi sampai detik ini, belum saya terima surat tembusannya,” katanya, Selasa (18/8/2020).

Itqon tak mau berkomentar jauh soal hal itu. “Kami tidak dalam kapasitas untuk menilai. Kewenangan kami adalah memproses itu, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kami sudah memfasilitasi itu melalui Komisi A dan Komisi C. Artinya kami tidak ada masalah dengan hibah tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Polres Jember mengajukan permohonan hibah tanah pada 15 April 2020 di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, seluas 32.690 meter persegi untuk dibangun kantor resor. Permohonan hibah tanah tersebut merupakan salah satu syarat peningkatan status Kepolisian Resor Jember menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Jember.

Sementara itu permohonan hibah tanah dan bangunan markas subsektor Ajung di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, diajukan pada 31 Desember 2018. Selama ini tanah dan bangunan tersebut berstatus pinjam pakai. Hibah tersebut merupakan salah satu syarat untuk peningkatan status Kepolisian Subsektor Ajung menjadi Kepolisian Sektor Ajung.

“Pimpinan telah bersepakat bahwa pada prinsipnya kami menerima usulan dari pemerintah kabupaten untuk diteruskan dan mendapat persetujuan DPRD Jember. Filosofinya adalah Polres Jember membutuhkan sarana lebih luas dalam hal pelayanan publik. Esensinya itu,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (15/7/2020).

“Kami tidak mau terjebak pada urusan politik siapa yang memberikan. Yang jelas ini adalah pemberian dari pemerintahan kabupaten Jember, yakni bupati dan DPRD,” kata Halim. Setelah Komisi A dan C melaporkan kepada pimpinan hasil pembahasan rapat soal hibah, maka akan digelar sidang paripurna. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar