Hukum & Kriminal

Polisi Surabaya Gulung Komplotan Mafia Tanah yang Libatkan Oknum PNS

Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara kasus mafia tanah yang melibatkan oknum PNS, Kamis (10/6/2021). [Foto/Manik Priyo Prabowo]

Surabaya (beritajatim.com) – Kasus penyerobotan tanah oleh mafia tanah di Surabaya terungkap. Tiga pelaku berhasil diamankan Unit Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kasus yang sudah bergulir sejak 2015 ini pun akhirnya berhasil dibongkar. Ironisnya, kasus ini juga melibatkan oknum PNS (pegawai negeri sipil).

Mereka pun mengincar tanah dengan harga hampir Rp 0,5 triliun atau Rp 476 miliar dengan luasan sekitar 17.551 meter persegi.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, terungkapnya kasus ini karena ada laporan dugaan penguasaan tanah. Padahal, tanah yang dimiliki para pelaku sudah terjual. Mereka merupakan kawanan mafia tanah yang menjalankan kejahatannya dengan sangat rapi.

Mulai menciptakan konflik, persidangan sengketa tanah, mengurus pengajuan sertifikat tanah dan membuat strategi surat petok. “Jadi tiga tersangka yang kita amankan ini adalah pelaku dengan beberapa peran. Peran pertama penerima hibah atau ahli waris. Ada pendana, ada PNS sebagai pengurus surat petok palsu dan juga peran membuat strategi adanya sengketa di pengadilan,” jelasnya kepada jurnalis.

Tiga pelaku tersebut adalah Subagio (52), oknum PNS Pemkab Gersik Bagian Umum, Djerman Prasetyawan (49) dan Samsul Hadi (52). Salah satu pelaku, memiliki peran dari awal hingga akhir melakukan pengajuan surat ke Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya.

Sedangkan oknum PNS ini merupakan pelaku yang berja dari tingkat Sekrestaris Kecamatan hingga sekarang bekerja di bagian umum. Pelaku bernama Subagio ini berperan mengurus tanah, penandatanganan surat sengketa hingga penerbitan surat petok yang dihibahkan ke penerima hibah yakni pelaku SH.

Pelaku membuat sejumlah surat dengan objek tanah di Kelurahan Manukan Kulon dan Manukan Wetan. Tanah seluas 17 ribu meter persegi ini disasar. Padahal, sejatinya para pemilik tanah yang asli ada yang sudah menjual sebagian, ada yang membuat sertifikat tanah dan ada yang masih dalam proses pengurusan tanah.

“Jadi memang kasus mafia tanah ini sangat rapi. Kita juga harus membentuk Satgas Mafia Tanah. Melibatkan Pemkot Surabaya, tim ahli dari Airlangga, Pengadilan, dan BPN. Dengan begitu kita bisa membongkar praktik mafia tanah ini,” paparnya.

Sementara itu Maradona, Perwakilan Tim Ahli Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum menilai kasus ini sangat rapi. Bahkan tim ahli akan menerjunkan tim Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Pertanahan.

Langkah ini diambil lantaran pelaku termasuk ahli dan profesional dalam membentuk konfilik hukum. Bahkan mereka juga membuat persidangan hukum perdata dengan konsep sudah ada perdamaian. “Kita menyediakan ahli hukum. Bahkan ahli hukum pertanahan, Perdata dan pidana sudah disiapkan dari Unair. Sifat kejahatan ini terstruktur dan sistematis yang direncanakan oleh orang-orang yang sudah biasa melakukan,” katanya.

Dari kasus ini kepolisian akan menjerat tiga pelaku dengan pasal KUHP 263 tentang pemalsuan surat. Pelaku diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Sementara itu pelaku lain yang disebutkan sebagai pendana yakni AM, DP dan AK serta pelaku lain belum dijelaskan statusnya dalam kasus perkara mafia tanah ini. [man/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar