Hukum & Kriminal

Polisi Masih Toleran Bubarkan Kerumunan Warga Surabaya, Ini Penjelasannya

Kepolisian saat melakukan sosialisasi dan pembubaran warga yang masih nekat nongkrong di warko atau cafe kawasan Genteng, Surabaya, belum lama ini.(Manik Priyo Prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Meski wabah virus corona sudah menyebar di Kota Surabaya, kondisi tersebut tak membuat surut warga yang berkerumun untuk nongkrong. Hal ini pun sontak membuat kepolisian harus ekstra kerja keras untuk mengingatkan dan ‘mendongkrak’ warga yang nongkrong di warkop atau cafe. Lalu kenapa kepolisian tak bertindak tegas dengan menerapkan sanksi sesuai UU yang ada? Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy Candra pun menjelaskan sedikit tentang sanksi ini. Menurut World Health Organization (WHO), bencana corona sudah masuk pandemik.

“Pandemik dan corona juga sudah masuk level physical distancing. Sehingga masyarakat sudah pastinya mengikuti instruksi pemerintah dengan berada di rumah saja. Jika tetap berkeliaran atau berkerumun maka sebenarnya bisa diterapkan sanksi sesuai UU Kesehatan. Tapi kepolisian belum, baik Polda Jatim pun belum menerapkannya,” jelasnya kepada beritajatim.com di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (27/3/2020).

Meski demikian saat ditanya apakah akan menerapkan tindakan tegas sesuai UU, AKBP Teddy mengaku menunggu keputusan pemerintah. Sementara menurut kepolisian, sebagai referensi untuk bahwa terkait Maklumat Kapolri dan atas kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19). Apabila warga masyarakat tidak mengindahkan maka Polri tidak segan untuk membubarkan masyarakat yang berkumpul atau sifatnya mengumpulkan banyak orang di suatu tempat.

Bila masyarakat menolak atau melawan aparat, maka Polri akan bisa menindak tegas sesuai dengan Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat. Hal tersebut sesuai Pasal 212 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

Selain itu Pasal 216 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 218 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Pasal ini pun bisa diterapkan kepolisian untuk menindak tegas warga yang dengan sengaja atau membandel karena berkumpul di tengah penyebaran virus corona. (man/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar