Hukum & Kriminal

Polisi: Dokter-Bidan di Mojokerto Terbukti Lakukan Zina, Ini Ancamannya

Oknum bidan MY saat dibawa petugas ke RS untuk dilakukan visum. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Oknum dokter RSU Dr Wahidi Sudiro Husodo Kota Mojokerto, ARP tak hanya terkena penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan secara tidak hormat karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). ARP juga terancam hukuman penjara.

Kasat Reskrim Polres Kota Mojokerto, AKP Ade Warokka mengatakan, unsur pidana dalam kasus sudah ada. “Keduanya terancam dijerat Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Perzinaan dengan ancaman sembilan bulan penjara. Nanti akan dilihat, kalau terhadap laki-laki ayat 1 ke a, perempuan ke b,” ungkapnya, Jumat (4/10/2019).

Lantaran pasal yang diterapkan ancaman hukuman hanya sembilan bulan penjara sehingga lanjut Kasat, keduanya tidak ditahan. Sementara tidak ada pengakuan dari keduanya, keduanya dihadapan penyidik mengaku hanya sebatas hubungan kerja.

“Keduanya tidak mengaku, tidak ada pengakuan nikah siri juga. Mereka menyatakan tidak ada hubungan, hanya hubungan kerja,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyanto mengatakan, jika ARP merupakan seorang Dokter Spesialis Ortopedi. “ARP adalah pegawai Pemkot Mojokerto yang ditempatkan di RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo,” katanya.

Masih kata Agus, ARP tak hanya terancam hukuman kurungan, namun juga berpotensi terkena penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan secara tidak hormat. Hal itu sesuai pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Ya, memang secara umum itu regulasinya. Namun sanksi itu dikategorikan 3 faktor, yakni sanksi berat, sedang dan ringan. Ada mekanisme yang mengatur tentang pelanggaran disiplin PNS. Pertama, Kepala OPD yang menaungi PNS tersebut harus terlebih dahulu melaporkan adanya pelanggaran anggotanya ke Walikota,” katanya.


Kemudian, lanjut Agus, Walikota akan meneruskan ke Inspektorat. Inspektorat kemudian akanmelakukan pemeriksaan khusus dan hasil pemeriksaan diberikan rekomendasi ke BKD. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh tim untuk menetukan bentuk sanksinya.

“Nah sanksinya nanti dilaporkan lagi ke Walikota. Sedangkan bidan MY adalah seorang Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Namun MY bukan merupakan kewenangan Pemkot Mojokerto. Perempuan itu bukan PNS,” jelasnya.

Sehingga, tegas Agus, hal tersebut bukan kewenangan BKD. Terkait masalah sanksi dan lain sebagainya itu adalah urusan RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Namun dalam kasus tersebut, pihaknya mengaku belum menerima laporan secara tertulis.

“Baik itu dari Inspektorat maupun dari pihak RSUD, kami masih sebatas menerima informasi dari pemberitaan di media masa. Sampai saat ini belum ada laporan tertulis, saya belum menerima. Pada dasarnya BKD hanya untuk menjatuhkan sanksi saja, untuk kejelasannya kami masih menunggu,” pungkasnya.

Informasi beritajatim.com menyebutkan, hubungan keduanya sudah terendus sang suami sudah lama. Ini lantaran sang suami memergoki istrinya sedang komunikasi melalui handphone (HP) di dapur, HP istri anggota polisi tersebut disembunyikan di dapur rumah.

Bahkan, sang suami sempat membututi saat istri keluar rumah menggunakan mobil Brio miliknya namun saat masuk tol kehilangan jejak. Anggota polisi tersebut juga pernah tersangkut Pasal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena menampar sang istri.

Aksi tersebut dilakukan lantaran sang istri ketahuan selingkuh dengan dokter, hingga kasus tersebut dilaporkan ke pihak RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tempat sang istri bekerja. Untuk lokasi rumah di perumahan Wates, Kecamatan Magersari belum diketahui siapa pemiliknya.

Namun informasi beritajatim.com menyebutkan jika rumah tersebut dibelikan dokter untuk bidan tersebut. Hubungan keduanya juga sudah diketahui rekan kerja sang bidan, rekan-rekan kerjanya mencoba menegur namun tak dihiraukan.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar