Hukum & Kriminal

Kasus Pemalsuan

Polda Jatim: Penetapan Asifa Sebagai Tersangka Sudah Sah

Surabaya (beritajatim.com) – Penetapan tersangka oleh Subdit Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) terhadap Asifa alias Hj Sutjiati alias Asipa sebagai tersangka kasus Penggunaan surat Palsu sebagaimana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP mendapat perlawanan dari tersangka melalui kuasa hukumnya yakni Hidayat yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena nebis in idem yakni bukti yang sama digunakan dalam laporan sebelumnya.

Menanggapi hal itu pihak bidang hukum Polda Jatim melalui ketua tim advokasi AKBP DR Sugiharto SH MHum menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya sudah sah dan sesuai prosedur. ” Persidangan praperadilan tadi agendanya jawaban dari kita (termohon), dan kita tegaskan bahwa penetapan tersangka sudah sah dan berdasarkan minimal dua alat bukti,” ujar AKBP Sugiharto, Senin (4/3/2019).

Ir Piter Sosilo SH menyatakan bahwa perkara yang dimaksud oleh termohon praperadilan adalah perkara dengan jeratan pasal 263 ayat 1 yakni membuat surat palsu, sementara yang dijeratkan penyidik saat ini adalah pasal 263 ayat 2 yakni menggunakan surat palsu. “Jadi beda perkara,” ujarnya.

Yafety Waruwu kuasa hukum pelapor menambahkan, tidak penting siapa pelaku yang membuat kwitansi palsu tersebut. “Siapapun yang membuat apakah dia siluman atau siapa, pokok perkaranya adalah bahwa kwitansi palsu tersebut telah digunakan oleh Asifa beberapa kali, diantaranya dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan,” paparnya.

Pengajuan bukti berupa kwitansi Palsu itu menurut Yafety digunakan pihak tersangka seolah-olah sebagai dokumen asli sehingga merugikan pelapor baik itu kerugian Materiil maupun moril. “Dalam hasil labfor Polda Jatim. Yang mengeluarkan adalah institusi kepolisian Republik Indonesia yang legalitasnya sudah diakui dan tentunya isi dari pada labfor itu tidak perlu diragukan lagi kebenarannya,”kata dia.

Sehingga, imbuh Yafety. “Perbuatan Asifa adalah final menggunakan kwitansi palsu tersebut. Dan memenuhi unsur pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 2 KUHP,” tambahnya.

Selain dijadikan alat bukti di Pengadilan, Kwitansi palsu tersebut juga telah digunakan oleh tersangka sebagai bukti untuk mengurus surat sporadik di kelurahan untuk meningkatkan status tanah dari petok D ke Sertifikat Hak Milik (SHM). [uci/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar