Hukum & Kriminal

PNS Kesandung Korupsi Akan Dipecat

Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam waktu dekat Pejabat Pembina Kepengawaian (PPK) di masing masing instansi provinsi maupun daerah akan di sanksi jika tidak memecat Pagawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor), yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Itu menyusul kesepakatan yang dirumuskan bersama antara Badan Kepengawaian Negara (BKN), Kemenpan RB, Kemendagri, BPK, BPKP serta MA dan KPK, dalam menyikapi proses penegakan hukum terhadap PNS Tipikor yang belum optimal.

Dari data BKN, per tanggal 29 Januari 2019, tercatat dari total 2.357 PNS Tipikor BHT, 20,28 persen atau sebanyak 478 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dengan rincian 49 PNS K/L dan 429 PNS daerah.

“Penindakan secara progresif ini digencarkan sejak surat Keputusan Bersama (SKB) KemenPANRB, Kemendagri dan BKN,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, di Kantor Regional II BKN di Jalan Letjen S. Parman No 6 Waru Sidoarjo, Kamis (31/1/2019).

Bima menambahkan, penindakan itu berdasarkan dengan Nomor: 182/6597/SJ, dengan Nomor: 182/659/SJ, Nomor:15 tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana yang ada hubungannya dengan jabatan digulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah.

“Kepada PPK untuk mengidentifikasi PNS yang terlibat masalah Tipikor yang sudah inkrach untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat,” papar Bima.

Perlu diktahui, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 87 Ayat (4) huruf b, ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu tindak pidana kejahatan yangbdimaksud adalah Tipikor. [isa/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar