Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

PN Ponorogo Tangani Perceraian Pasangan Non Muslim

Cerai, Foto: Ilustrasi

Ponorogo (beritajatim.com) – Bukan hanya Pengadilan Agama (PA) Ponorogo saja yang menangani perkara perceraian. Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo pun juga melakukan hal serupa.

Namun yang membedakan, PN ponorogo menangani khusus perceraian pasangan non muslim. Karena jalur hukum perceraian untuk non muslim, maka jumlah perkara perceraian di PN Ponorogo tentu lebih sedikit dibandingkan perkara yang ada di PA Ponorogo.

“Soal perkara perceraian, yang ditangani di PN Ponorogo yang non muslim. Karena Ponorogo mayoritas muslim, jadi ya tidak sebanyak perkara perceraian di Pengadilan Agama,” kata Humas PN Ponorogo Fajar Pramono, Sabtu (15/1/2022).

Data dari PN Ponorogo, tercatat ada 12 perkara perceraian yang diproses persidangan di tahun 2021 lalu. Jumlah tersebut cenderung turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu ada 12 perkara perceraian yang disidangkan. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya, ya angkanya dikisaran belasan lah,” ungkapnya.

Dalam proses sidang perceraian tersebut, hakim selalu menawarkan mediasi bagi mereka yang ingin bercerai. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. Namun, karena ada salah satu pihak yang keukeuh ingin bercerai, mediasi pun tidak selesai.

“Ya dimediasi dulu, tetapi jarang yang selesai di proses mediasi. Karena mungkin satu pihak sudah mantap untuk bercerai,” katanya.

Tidak seperti di Pengadilan Agama, pemohon perkara perceraian di PN Ponorogo cenderung berimbang. Namun, untuk yang perempuan masih didominasi pekerja migran Indonesia (PMI). Ketidakcocokan dengan pasangan, menjadi alasan terbanyak mereka menginginkan perceraian. Kemudian disusul alasan adanya pihak ketiga dalam hubungan tersebut.

“Mungkin ketidakcocokan itu dipicu oleh persoalan ekonomi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, faktor ekonomi mendominasi sebagai alasan terjadinya kasus perceraian di Ponorogo. Di sepanjang tahun 2021 lalu, Pengadilan Agama (PA) Ponorogo sudah mengetok palu ribuan perkara perceraian. Selain faktor ekonomi, kehadiran orang ketiga dalam suatu rumah tangga juga menjadi pemicu terjadinya perceraian.

“Jadi alasan yang sering kita temui saat istri mengajukan gugatan cerai adalah faktor ekonomi. Kemudian ada juga karena terjadinya perselingkuhan. Selain itu, suami yang sering judi atau mabuk-mabukan juga membuat sang istri ingin mengajukan gugatan cerai,” kata Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Sukahatta Wakano.

Data dari Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021, cerai gugat atau permohonan cerai yang diajukan oleh sang istri sebanyak 1450 perkara. Sedangkan untuk cerai talak atau yang diajukan oleh pihak laki-laki sebanyak 540 perkara. Sehingga jika dijumlah, kasus perceraian di Ponorogo nyaris mencapai dua ribu, tepatnya 1990 perkara.

“Jadi bisa dibilang tahun lalu itu ada ribuan orang Ponorogo, yang berstatus duda dan janda baru,” kata pria asal Ambon Maluku itu sambil tertawa.

Sukahatta kadang merasa lucu melihat alasan pemohon atau sang istri ingin menggugat cerai suaminya. Kebanyakan yang terjadi di sini, para istri ini sedang bekerja di luar negeri, misalnya di Taiwan atau Hongkong. Nah, tiba-tiba suami yang di rumah dilayangkan gugatan cerai.

“Meskipun istri berada di luar negeri tetapi bisa mengurus proses perceraiannya, yakni lewat surat kuasa yang diberikan kepada pengacara yang dipercaya mengurus,” katanya.

Alasan klasik karena faktor ekonomi ini, kadang jadi nampak klise. Sebab sang istri sebelum berangkat ke luar negeri sudah mempunyai kesepakatan dengan sang suami untuk memperbaiki ekonomi. Suami di rumah gantian menjaga anak-anak mereka. Nah, ketika ekonomi sudah mapan, malah mereka minta ingin bercerai.

“Ya ada yang karena suami tidak memberi nafkah. Ada juga karena suami berselingkuh. Dua alasan itu kebanyakan membuat istri melakukan gugatan cerai,” pungkasnya. (end/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati

Unik dan Lucu, Lomba Sugar Glider di Surabaya

Aryo Seno Bicara Organisasi Sayap PDI Perjuangan