Hukum & Kriminal

Menuju WBK dan WBBM

PN Mojokerto Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Mojokerto (beritajatim.com) – Bertempat di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto melakukan deklarasi pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Humas PN Mojokerto, Erhammudin mengatakan, pencanangan tersebut sesuai dengan perintah Mahkamah Agung (MA). “Deklarasi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk terus memperbaiki diri,” ungkapnya, Senin (18/2/19).

Yakni individu yang telah baik dan berintegritas mampu bekerja dan melayani masyarakat dengan baik. Persyaratan untuk masuk di ZI menuju WBK dan WBBM, lanjut Erhammudin, sebelumnya juga sudah dilakukan PN Mojokerto.

“Sehingga saat ini, PN Mojokerto melakukan pencanangan pembangunan untuk meraih predikat ZI. Beberapa persyaratan sudah kita lakukan dan kini ada beberapa yang menjadi titik fokus PN Kelas IB Mojokerto,” katanya.

Di antaranya meningkatkan area management perubahan, Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kinerja, area pengawasan dan penguatan pelayanan publik. Masih kata Erhammudin, PN Mojokerto akan memberikan pelayanan yang prima dan perbaikan reformasi birokrasi.

“Seperti saat ini PN Mojokerto juga sudah membuat Pendaftaran Tidak Repot, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun bedanya, kalau PTR masyarakat hanya tinggal pencet tombol. Masyarakat tinggal memilih permasalahan apa dan informasi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, terobosan tersebut salah satu contoh bentuk untum mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, tegas Erhammudin, masyarakat mampu mengetahui produk-produk dari PN Mojokerto.

“Fakta integritas ini merupakan suatu keharusan dan pelaksanaannya dilakukan susuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No.194A/KMA/SA/XI/2014 tanggal 25 November 2014. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal,” jelasnya.

Yakni untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Pencanangan sendiri dihadiri dari Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Dandim 0815 Mojokerto.

Perwakilan Polres Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota dan Kabupaten Mojokerto dan tokoh masyarakat. Setelah membacakan deklarasi, Ketua PN Mojokerto, Muslim bersama perwakilan masing-masing lembaga melakukan penandatanganan Pembangunan Zona Integritas (ZI). [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar