Hukum & Kriminal

PN Kota Kediri Gelar Sidang Kasus RSDP

Kediri (beritajatim.com) — Pengadilan Negeri Kota Kediri menggelar sidang perdata yang diajukan oleh anggota Rukun Sinoman Dana Pangrukti Kota Kediri terhadap pengurus sendiri. Pengggugat menilai kepengurusan perkumpulan tersebut tidak sah karena tidak sesuai ADART.

Sidang memasuki kali ketiga dengan agenda menghadirkan saksi penggugat. Saksi tersebut adalah Harianto, sebagai Ketua Dewan Formatur.

Penasehat hukum penggugat Syamsul Arifin mengatakan, dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan kliennya karena kepengurusan dianggap melanggar ART. Dimana, dalam ART seharusnya pemilihan pengurus dilakukan oleh rapat formatur.

“Pemilihan pengurus saat ini dilakukan melalui rapat pengurus, dan ini sudah tidak sesuai, untuk itu klien kami menggugat kepengurusan itu, kami meminta agar dikembalikan sesuai AD ART,” kata Syamsul pada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Lebih lanjut, dia menerangkan jika pengangkatan ketua pengurus (Edi Laksmana ) yang dilakukan oleh Kepengurusan lama yang diketuai oleh Paulus seharusnya diserahkan pada rapat umum atau rapat dewan formatur yang saat itu diketuai oleh Harianto.

“Namun pada kenyataanya pengangkatan ketua dilakukan di rapat pengurus, ini sudah tidak sesuai Art perkumpulan, untuk itu dalam persidangan ini kami menghadirkan dua saksi yang bisa menjelaskan Art perkumpulan, yakni Bambang Giantoro selaku anggota dan Harianto sebagai ketua Dewan Formatur,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan saksi penggugat Bambang Giantoro. Menurutnya, kepengurusan lama telah salah menafsirkan ART perkumpulan.

Bambang menjelaskan jika ada perbedaan antara pengurus dan anggota pengurus, jika pengurus itu diantaranya Ketua, Sekertaris dan Bendahara, namun yang dinamakan anggota pengurus adalah seksi- seksi dan beberapa perangkat lainya dari perkumpulan itu.

“Di ART sudah jelas, pasal 16 ayat 3 sudah ada , apabila ada lowongan anggota pengurus dan jika diperlukan dapat diisi dengan rapat pengurus, ingat ini adalah anggota pengurus, anggota pengurus bukan pengurus,di art pengurus itu adalah ketua , sekertaris dan bendahara, ini yang disalah tafsirkan oleh mereka,” terangnya.

Dalam gugatan terhadap kepengurusan Rukun Sinoman Dana Pangrukti digugat material dengan mengembalikan kepengurusan sesuai ART perkumpulan. Selain itu juga digugat secara imaterial sebesar Rp 10 miliar. Sebab dianggap merugikan umat dengan tindakan tindakan yang dilakukan oleh ketua perkumpulan. [nm/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar