Hukum & Kriminal

PN Jakpus Tolak Gugatan 2 Organisasi Wartawan ke Dewan Pers

foto/ilustrasi

Jakarta (beritajatim.com) – Gugatan dua organisasi wartawan, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), kepada Dewan Pers akhirnya kandas. Hal itu menyusul dibacakannya putusan gugatan tersebut di Ruang Mudjono Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (13/2/2019).

Dalam sidang itu majelis hakim diketuai Abdul Kohar, SH., MH, sedangkan hakim anggota masing-masing Desbenneri Sinaga, SH., MH dan Tafsir SEmbiring, SH., MH. Ada sejumlah pertimbangan hukum sehingga majelis menolak gugatan tersebut.

Diantaranya, pokok materi gugatan adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers. Karena pokok materi gugatannya perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers, maka harus diuji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang ada.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kewenangan untuk menguji sah tidaknya peraturan dari Dewan Pers bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan badan peradilan lain. Pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memutuskan gugatan SPRI dan PPRI kepada Dewan Pers tidak dapat diterima (ditolak) dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Persidangan yang dilakukan di PN Jakpus ini dihadiri oleh penggugat dan juga tergugat (Dewan Pers). Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai penggugat melawan Dewan Pers sebagai tergugat.

Dikutip dari rilis Dewan Pers, gugatan ini bermula pada akhir April 2018. Dewan Pers digugat oleh SPRI dan PPWI di PN Jakpus atas dasar bahwa Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil para penggugat. Dewan Pers menyatakan secara tegas bahwa pihaknya memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f). Sehingga sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.

“Setelah melalui seluruh proses persidangan yang memghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka hari ini Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa gugatan PPWI dan SPRI tidak dapat diterima (ditolak) dan penggugat dihukum membayar biaya perkara,” tulis Dewan Pers dalam siaran persnya, Rabu (13/2/2019). [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar