Hukum & Kriminal

Pledoi, Pengacara: Mantan Kadisperindag Jember Tak Terima Uang Korupsi

Anas Ma'ruf, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Jawa Timur

Jember (beritajatim.com) – Anas Ma’ruf, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan pembelaan diri (pledoi) atas tuntutan 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dari jaksa penuntut umum, Selasa (25/8/2020).

Pledoi dibacakan pengacara Anas, Muhammad Nuril, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (25/8/2020). Anas dianggap memperkaya orang lain karena kelebihan membayar, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar.

Namun Nuril menegaskan, bahwa sebagai pengguna anggaran, Anas mendasarkan pencairan anggaran pada perhitungan konsultan pengawas. “Pak Anas tidak melanggar perundang-undangan, karena proses pencairan (anggaran pembangunan Pasar Manggisan) didasarkan berkas yang sudah lengkap,” katanya, usai sidang.

“Dalam persidangan juga terbukti bahwa Pak Anas tidak menerima sepeser pun uang dari konstruksi Pasar Manggisan,” tambah Nuril. Pencairan anggaran pun juga sudah ada berita acara yang ditandatangani PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara pengeluaran. Jadi tidak ada alasan bagi Anas selaku pengguna anggaran untuk tidak mencairkan dana konstruksi Pasar Manggisan.

Nuril membenarkan, bahwa Anas merangkap jabatan pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. “Rangkap jabatan itu atas petunjuk Bupati Jember, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memperbolehkan rangkap jabatan itu,” katanya.

Pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Manggisan memang tidak selesai pada akhir Desember 2018. “Dalam hal ini, Pak Anas selaku pengguna anggaran (dianggap) kelebihan bayar. Faktanya di lapangan sudah 64 persen kegiatan itu dilaksanakan, sedangkan dibayarkan 53 persen,” kata Nuril.

“Ketika tanggal 31 Desember 2018, perhitungan dari konsultan pengawas sekitar 54 sekian persen. Terus kemudian dibayar oleh pengguna anggaran 53 persen. Ada selisih, karena diberikan kesempatan ada adendum, mengerjakan (dalam waktu) 50 hari kerja kalender,” kata Nuril.

Rekanan pun kemudian mengerjakan sisa pembangunan Pasar Manggisan hingga 64 persen. “Setelah adendum ini yang belum terbayar, karena kemudian disidik kejaksaan dan (Pasar Manggisan) dikasih garis pembatas (garis polisi, red),” kata Nuril. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar