Hukum & Kriminal

Petani Lereng Kelud Kediri Tuntut Pengelolaan 462 Hektar Lahan Hutan

Kediri (beritajatim.com) – Ratusan petani dari lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri turun jalan. Mereka mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri, Rabu (8/1/2019). Mereka menuntut percepatan program Perhutanan Sosial melalui penanda tanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).

“Hari ini kita paksa agar pihak Perhutani segera mendatangani NKK,” teriak Mohammad Trijanto, korlap aksi. Massa yang berasal dari Desa Manggis, Wonorejo, Satak dan Asmorobangun, Kecamatan Puncu minta penandatanganan NKK dilakukan hari ini juga. Mereka mengancam bakal menduduki kantor Perhutani Kediri dan bermalam apabila tidak dituruti.

Massa mengingatkan Perhutani Kediri tidak menghambat Program Nasional tersebut. Adapun yang menjadi rujukan program Perhutanan Sosial yang dimaksud adalah adanya Peraturan Menteri KLHK nomor : P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, Tentang Perhutanan Sosial. Kemudian Permen KLHK nomor: P.39/KLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Sementara objek Kegiatan dalam Kerjasama Kemitraan ini meliputi pengamanan sumber daya hutan di areal kelola Perhutani, Perlindungan keanekaragaman hayati, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan dan pengelolaan pasca panen, tumpangsari dengan tanaman semusim, dan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT).

Kepala Desa Asmorobangun, Sunardi mengaku, lahan hutan di wilayahnya yang ‘diminta’ untuk dikelola kurang lebih seluas 462 hektar. Lahan tersebut selama ini digarap oleh petani dari luar desa dibawah naungan LMDH daerah lain. Kerjasama dengan sejumlah LMDH tersebut yang ditengarai membuat alotnya perundingan dengan petani setempat yang tergabung dalam Organisasi Gerakan Petani Kelud Menggugat (GEPAK MENGGUGAT).

“Lahan tersebut masih dikerjasamakan dengan LMDH lain saat ini. Kita harapkan pengelolaanya saja. Siapa petani penggarap, bisa dari Asmorobangun atau sebelahnya. Namun berdasarkan peta administratif lahan tersebut masuk wilayah Asmorobangun. Seharusnya Perhutani hanya merevisi kerjasama dengan LMDH lain tersebut,” jelas Sunardi.

Apabila Perhutani bersedia ‘melepas’ lahan tersebut untuk masyarakat setempat, kata Sunardi, tidak serta-merta akan mengusir petani penggarap yang ada. Meskipun mereka berasal dari luar desa. Pihaknya akan sabar menunggu sembari melengkapi persyaratan pengelolaan lahan tersebut untuk masyarakatnya.

Lahan sengketa tersebut cukup berpotensi. Tanah lereng Gunung Kelud itu terkenal subur untuk tanaman holtikultura. Mulai dari cabai, tomat dan sayuran dan tanaman obat-obatan tumbuh dengan subur. Bahkan, Sunardi dan masyarakatnya memiliki wacana untuk memaksimalkan fungsi hutan tersebut untuk serapan. Sehingga, mereka tidak lagi mengalami kekeringan di musim kemarau dan ancaman banjir di musim penghujan.

“Sebetulnya kita butuh resapan, sehingga apabila tegakan kayunya dikelola baik, maka tidak terjadi banjir dan kemarau tetap cukup air. Sebab, selama ini beda, kami selalu kesulitan air di musim kemarau,” ucap Sunardi.

Sementara itu, Trijanto justru merasa prihatin dengan adanya praktek dugaan pungli di lahan tersebut selama ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan olehnya, warga dipungut uang sebesar Rp 3-4 juta oleh oknum tertentu. Selain itu, juga ditemukan tidakan sewa-menyewa lahan milik Negara oleh pribadi.

“Ada sewa-menyewa lahan kisaran Rp 3-15 juta per hektar per 2 tahun dibawah tegakan tanaman dan Rp 25 juta hingga 35 juta per hektar per 2 tahun lahan setelah tebang. Tanah negara tidak boleh disewa-sewakan secara sepihak? Lalu uangnya kemana. Praktek itu sudah berjalan bertahun-tahun dan diduga uangnya mengalir ke atas,” sebut Trijanto.

Oleh sebab itu, GEPAK MENGGUGAT meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus tersebut. Sebagaimana selebaran yang dibagikan kepada masyarakat saat unjuk rasa, sedikitnya ada empat poin tuntutan itu. “KPK dan aparat penegak hukum di daerah menangkap para oknum PErum Perhutani yang diduga terlibat korupsi. Melaksanakan percepatan program Perhutani Sosial tanpa KKN di Kabupaten Kediri. Copot atau pecat oknum Perum Perhutani yang melawan Program Perhutanan Sosial. Copot atau pecat oknum di KLHK yang menghambat program Perhutanan Sosial
Mendesak Polres Kediri melakukan langkah kongkrit atas beberapa laporan pengerusakan yang ada di lahan pertanian masyarakat yang diduga dimotori atau bahkan dilakukan oknum Perum Perhutani serta Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan”.

Aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai ini sempat berubah menjadi memanas. Massa petani terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Demonstran berusaha menorobos masuk ke halaman Perhutani Kediri. Tetapi mereka dihalangi oleh aparat keamanan. Tetapi ketegangan tersebut tak berlangsung lama. Kepolisian akhirnya berhasil mengamankan situasi kembali.

Setelah berorasi bergiliran, perwakilan massa kemudian dizinkan masuk untuk menemui pihak Perhutani Kediri. Dialog tersebut dihadiri langsung oleh Administratur Perum Perhutani PKH Kediri, Mustopo dan jajaran perhutani. Dialog berlangsung alot karena Perhutani bersikukuh menolah untuk menandatangani NKK. Perhutani beralasan Kementerian KLH menolak pengajuan petani karena tidak memenuhi persyaratan.

“Kami mengikuti prosedur. Perhutani menjaga kedaulatan kawasan hutan Negara berdasarkan UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan UU 41 tentang kehutanan dan PP 72 terkait Perum Perhutani. Yang dituntut oleh teman-teman masyarakat ini adalah mereka meminta saya menandatangani NKK. NKK adalah suatu kelengkapan dalam proses pemenuhan persyaratan Perhutanan Sosial,” paparnya.

Masih kata Mustopo, petani mengajukan kulin KK. Maka harus dipastikan kejelasan batas administratif desanya. “Pastikan peta administratif tidak ada masuk hutan. Itu bisa diproses menjadi Desa Hutan Pengukuhan. Setelah itu bisa diproses kulin KK dan membentuk kelembagaan namanya LMDH dengan beranggotakan warga setempat. Dibuktikan dengan syarat KTP, KK. Kemudian dibuatkan akte notaris dan dikuatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,” jlentrehnya.

Aksi unjuk rasa petani lereng Kelud berakhir setelah pihak Perhutani Kediri membuat berita acara. Ada tiga poin yang disampaikan Perhutani dalam tulisan tersebut untuk massa petani. Pertama, lokasi Pengajuan Kerjasama Adminstrasi Desa Asmorobangun Kecamamn Puncu Kabupaten Kediri yang masuk kawasan hutan saat ini sudah dikerjasamakan dengan Lembaga Lain (LMDH Wana Sejamera Dsa Wonorep Kemmatan Punou sesuai Nomor : 11/NKK/KDR/DIVRE JATIM/2019 NOMOR : 01/NKK1LMDH-WS/2019 seluas 862.5 Ha dan LMDH Bududavya Desa Satak Kecamatan Puncu sewal Nomor : 09/NKK/KDR/DIVRE JATIM/2019 NOMOR : Ol/NKK/LMDH-BD/2019 seluas 361,0 He).

Kemudian, poin kedua menyelesaikan Hutan Pangkuan Desa (HPD) Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan memperlancar pembuatan NKK perlu dibentuk Tim Penyelesalan Konflik yang terdiri dari Muspika Kecamatan Puncu, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Cabang Dinas Kehutanan Trenggalek, Perum Perhutani, Pemerintah Desa, KTH/PKTH dan LMDH serta Pendamping LMDH dan KTH/PKTH dengan jadwal pertamuan tanggal 17 Januan 2020. Terakhir Perum Perhutani akan segera merevisi kerjasama dengan Pihak Lain yang salama ini masuk Administrai Desa Asmombangun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hndup dan Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 dan P.39 tahun 2017.[nm/ted].

Apa Reaksi Anda?

Komentar