Hukum & Kriminal

Berebut Lahan

Petani Jeruk dan Pemdes Selorejo Saling Klaim Punya Wewenang

Malang (beritajatim.com) – Polemik pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) antara petani jeruk dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, hingga kini belum juga menemui solusi.

Pasalnya, kedua pihak yakni petani yang dikoordinatori oleh Purwati selaku perwakilan Kelompok Tani Sumber Rejeki Selokerto, dan Kepala Desa Selorejo, Bambang Sopoyono, saling mengeklaim jika mereka masing-masing merasa benar. Sehingga, permasalahan tersebut saat ini memasuki meja persidangan.

Kuasa Hukum para petani penyewa lahan tanah kas Desa Selorejo, Wiwid Tuhu Prasetyanto mengatakan, permasalahan ini masih dalam proses persidangan perdata, kedua pihak saat ini terlihat sama-sama menunjukkan fakta adanya sengketa.

“Untuk pemasangan spanduk semua pihak sah-sah saja. Karena kita sama-sama menunjukkan fakta yang terjadi saat ini, soal sengketa yang masih diproses di pengadilan,” kata, Minggu (10/1/2021).

Menurut Wiwid, upaya pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Selorejo di area sengketa, dinilai tidak ada permasalahan.

“Kami juga memasang, spanduk itu (yang dipasang Pemdes) tidak ada masalah, selama itikad baik kedua belah pihak untuk menjaga tidak memaksakan kehendak sendiri-sendiri. Saya kira tidak ada masalah. Semua harus tunduk dan taat dengan koridor hukum,” tegasnya.

Wiwid melanjutkan, selama proses hukum berjalan, dirinya meminta semua pihak untuk mentaati aturan yang ada. “Karena belum ada putusan yang inkrah, maka petani sebagai pemilik tanaman berhak untuk tetap merawat tanamannya. Karena belum ada keputusan hukum yang menyatakan petani itu tidak berhak,” terangnya.

Sebab, lanjut Wiwid, dalam permasalahan ini, konteknya merupakan benda hidup yang perlu adanya perawatan, berbeda dengan permasalahan sengketa kendaraan, dimana jika dalam proses sengketa kedua belah pihak tidak boleh menggunakan.

“Dalam permasalahan ini berbeda, jika tanaman tidak dirawat akan mati. Apalagi ditemukan fakta jika tanaman jeruk tersebut ditanam oleh petani,” ulasnya.

Memang, tambah Wiwid, dalam permasalahan ini, jika dalam proses hukum, lahan tersebut menjadi status quo. Dalam arti, lahan tersebut harus dikuasi oleh pihak yang terakhir menguasai.

“Ini adalah obyek tidak bergerak, didalamnya ada tanaman hidup, kalau tidak dirawat bisa mati, hukum tidak begitu, hukum itu upaya untuk memperoleh keadilan dan memperoleh pemanfaatan,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemerintah Desa Selorejo, Didik Lestariono mengaku, pihaknya sebagai kuasa hukum Pemerintah Desa, juga berhak memasang baliho di lahan TKD. Namun, sempat terjadi adu argumen dengan beberapa petani dan penyewa lahan.

Tiga titik baliho itu dipasang dengan materi tulisan, sesuai dengan hasil kesepakatan dan perundang-undangan. Termasuk, soal peraturan Bupati Malang yang mana dalam polemik tersebut, penyewa tanah atau petani jeruk tidak berhak menguasai.

“Harusnya kebun jeruk itu dikembalikan ke asal muasalnya yakni ke desa. Harus diserahkan kembali menjadi tanah kas desa. Kami melihat ada upaya dari penyewa untuk memiliki tanah tersebut. Padahal itu kan tanah kas desa,” papar Didik.

Masih kata Didik, pihaknya juga mempertanyakan bukti-bukti dari petani yang mengaku sudah menyewa lahan. Padahal, sewa lahan seharusnya sudah selesai akhir 2020 lalu.

Didik juga mempertanyakan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang dilakukan Purwati. “Ya kami merasa janggal, lahan jeruk itu tanah kas desa. Kok bisa di daftarkan gugatan ke pengadilan. Padahal tanah itu bukan milik pribadi,” ujarnya.

Didik berharap, seluruh pihak bisa menahan diri untuk tidak berbuat sesuai koridor hukum. “Intinya adalah petani hanya menyewa kan, kalau kontrak sewanya sudah habis ya sudah. Harus dikembalikan ke TKD. Kalau mau sewa lagi, otomatis kewenangannya ada di pemerintahan desa melalui Bumdes yang sudah dibentuk,” Didik mengakhiri. [yog/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar