Hukum & Kriminal

Penyidikan Kasus Korupsi YKP Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE.

Sampai saat ini, penyidik masih belum menerima hasil real kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus senilai triliunan rupiah ini. “Masih belum keluar mbak (hasil penghitungan BPKP), biasanya agak lama,” ujar Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Jatim melalui Whatsaap, Rabu (17/7/2019) pagi.

Terkait pemeriksaan saksi-saksi apakah masih dilakukan penyidik sampai saat ini, Didik enggan memberikan jawaban.

Sebelumnya, Didik memastikan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memastikan pemeriksaan kasus YKP maish tetap berlanjut. Meski aset Pemkot Surabaya yang dikuasi oleh YKP dan PT YEKAPE telah di serahkan kembali ke pemkot.

Didik mengatakan seluruh pengurus YKP telah mengundurkan diri. Surat pernyataan itu telah disampaikan oleh pengurus pada Kejaksaan. Selain itu, selaras dengan mundurnya pengurus YKP, aset Pemkot turut diserahkan. “Ada itikad baik sudah mengembalikan aset Pemkot dan mengundurkan diri. Ya itu kita apresiasi,” kata Didik.

Dikonfirmasi mengenai kelanjutan kasus tersebut sejak dikembalikannya aset Pemkot, Didik mengatakan penyidikan masih terus berlanjut. Saat ini, pihaknya hanya menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dari hasil audit ini nantinya kita tau perbuatan masing-masing pengurus di YKP mengambil uang berapa?” teranganya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lima pengurus YKP maupun anak usahanya di PT YEKAPE dicekal oleh Kejati Jatim. Kelima pengurus tersebut yaitu Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda dan Catur Hadi Nurcahyo.

Tidak beberapa lama kemudian, Ketua Dewan Pembina YKP, Sartono menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan. Ia bahkan membuat surat pernyataan, yang intinya berisi menyerahkan seluruh aset YKP dan PT YEKAPE kepada Pemkot Surabaya. Pernyataan Sartono itu disampaikan sebelum diperiksa tim penyidik Kejati Jatim pada Rabu (26/6).

Kejati Jatim saat ini masih menunggu audit BPKP Jatim terkait nilai kerugian dugaankorupsi YKP. Kasus ini pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD Kota Surabaya pernah membentuk Pansus dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu Pansus Hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkannya. YKP dibentuk Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot.

Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding. Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali Kota Surabaya saat itu, Sunarto. Padahal, saat itu ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Akhirnya tahun 2000 Wali Kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, Wali Kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu diduga mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

Hingga tahun 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus, hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah. [uci/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar