Hukum & Kriminal

Penggugat Bank Danamon Kediri Datangkan Ahli Perbankan

Kediri (beritajatim.com) – Ida Ariatna (60) bersama dua anaknya, M. Ismu Ariansyah (43) dan M. Ismu Ardiansyah (41) menggugat Bank Danamon Cabang Kediri. Para ahli waris ini menuntut majelis hakim membatalkan pengalihan piutang atau cessie dari almarhum Abdul Moe’is kepada Menik Rahmawati asal Kota Batu.

Karena pengalihan tanggungan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris. Menurut penggugat tindakan cessie itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan.

Ahli waris mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, pada 4 Maret 2019. Saat ini, persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Pihak penggugat mendatangkan saksi ahli bidang perbankan, Dr. Prawita Thalib, SH, MH.

Dosen Hukum Perbankan Universitas Airlangga Surabaya Kediri ini menjelaskan seluk beluk tentang cessie. Menurutnya peralihan tangguan tersebut diatur dalam pasal 613 KUHPerdata. Ada elemen unsur utama dalam pasal tersebut antara lain, cessie harus dituangkan dalam akta outentik dan wajib diberitahukan dan disetujuai atau diakui oleh debitur dengan tujuan tidak terjadi salah bayar.

“Seandainya cessie dialihkan tidak diberitahunkan dan debitur tetap bayar pada kreditur lama. Padahal piutangnya sudah berubah. Pasal itu menjawab pengalihan hak harus tetap didaftarkan ulang. Namun kebanyakan, beranggapan bahwa cessie itu otomatis mengalihkan hak tanggungan,” beber Dr. Prawita.

Masih kata Prawita, pedanfaran ulang hak tanggungan tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah hak lelang di kemudian hari. Sementara dalam perkara Ida Ariatna melawan Bank Danamon Cabang Kediri, pihak yang melakukan cessie tidak mendaftarkan ulang hak tanggungan. Sehingga muncul pemohon lelang eksekusi terhadap orang yang buka pemegang hak tanggungan.

“Secara prosedur, secara administrasi hal tersebut tidak benar. Kenapa, karena lelang itu prosedur administrasi, maka harus memenuhi peryaratan administratif yang layak. Kalalu tidak layak, maka potensi bahaya, karena lelang itu bisa dianggap tidak ada.

Kenapa karena hak tanggungannya dianggap tidak pernah ada, karena tidak didaftarkan ulang, pemegang hak tanggungannya masih dibebakan kepada pemilik tanggungan lama, padahal hak tanggunga lama sudah hapus, dengan hapusnya perjanjian hutang piutang antara debitur lama dan kreditur,” jlentrehnya.

Dijelaskan Prawita, peralihan tanggungan seharusnya diberitahukan secara rinci. Karena surat pemberintahuan hak dan kwajiban saja tidak cukup. Oleh karena itu seharusnya juga dibarengi dengan rekening koran, terhitung sejak tanggal keterlambatan pembayaran angsuran. Sehingga diketahui secara jelas besar hutang, sisa pokok, bunga serta denda piutang.

Prawita melihat, dalam kasus tersebut yang menjadi masalah adalah penentuan nilai piutangnya. Ahli waris ingin mengetahui secara detail tanggungan yang ditinggalkan oleh kreditur yakni, almarhum Abdul Moe’is.

“Dari bukti yang ditunjukkan kepada saya, debitur tidak puas. Karena adanya lonjakan denda antara bulan April ke Juli yang meningkat dari Rp 600 juta menjadi Rp 900 juta. Maka saya katakan untuk penentuan denda itu ada aturannya, tidak boleh melebihi 6 persen per tahun,” ungkapnya.

Dalam memori gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Kediri, penggugat mengetahui rincian hutang almarhum Abdul Moe’I pada 2 Desember 2014, untuk pokok sebesar Rp 200 juta, Bungan tertunggak Rp 244.227.777  dan denda Rp 544.655.584, sehingga jumlah kewajiban total sebesar Rp 988.883.361,51.

“Tentang penentuan denda tidak boleh melebihi 6 persen ini bisa dilihat di Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948, sudah dijadikan yurisprodensi perkara di Pengadilan Negeri Denpasar dan itu sudah incrah. Pertimbangan majelis denda yang wajar 6 persen pertahun, bahkan dalam perkara itu, dendanya hanya 3 persen, kemudian majelis menaikkan bertentangan dengan itu. Nilai denda disesuai dengan Lembaga Negara, atau batal demi hukum. Kalau merujuk itu, ada penyesuian jumlah denda,” bebernya.

Sementara itu, Adhimas Hanggono Adji, kuasa hukum penggugat mengatakan, peralihan piutang yang tidak diakui dan disetujui oleh ahli waris secara tertulis tersebut menjadi landasan awal pengajuan gugatan. Tindakan tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Cessie memang diperbolehkan, tetapi harus merujuk pasal 613 KUHpdt. Disamping itu harus transparan dalam memberikan bunga dan denda jika menagih kepada debiturnya. Sebab, jika melihat dari fakta yang ada Bank Danamon, mereka menagihkan hutang kepada debiturnya adalah pada 1 April 2014 sebesar Rp 611 jutaan. Berselang 2 bulan kemudian, atau pada tanggal 16 Juli 2014 naik menjadi Rp 966 jutaan.

Dan pada akta cessie hutang terakhirnya pada tanggal 26 September 2014 menjadi Rp 988 jutaan. Padahal hutang debitur pada tahun 2004 hanya sebesar Rp 200 juta, ” ungkap Adhimas Hanggono.

Sebagaimana diketahui, peristiwa memilukan yang dialami oleh Ida Ariatna dan dua anak laki-lakinya ini berawal saat Abdul Moe’is mengajukan kredit ke Bank Danamon Cabang Kediri sebesar Rp 224.444.444,46, pada 2003 silam. Abdul Moe’is menjaminkan sertifikat tanahnya seluas 254 hektar yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, sebagai agunan kredit.

Dalam masa perjalanan kreditnya, Abdul Moe’is meninggal dunia, pada 20 Maret 2009. Pada 2014, terjadi pengalihan piutang atau cessie dari almarhum Abdul Moei’s kepada Menik Rahmawati asal Kota Batu tanpa sepengetahuan alhi waris.

Menik Rahmawati menjadi pihak tergugat III dalam perkara tersebut. Sementara Sie Suwanto, kerabatnya menjadi pihak tergugat IV. Sebab, obyek tersebut telah berpindah kepemilikan kepada Sie Suwanto, asal Kota Batu. Sedangkan tergugat kedua adalah Yahya Suharji, notaris dan pejabat pembuat akta tanah asal Surabaya.

Adhimas menambahkan, setelah mengetahui pendapat ahli perbankan tersebut, pihaknya, dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan lainnya. Bahkan, atas nama ahli waris akan melakukan perlawanan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Akan kita uji semua aturan yang berlaku karena sangat merugikan klien saya, terlebih ini akan menjadi pengetahuan juga untuk masyarakat luas supaya tidak dirugikan oleh bank,” pungkasnya.

Sementara itu, Koko Widyatmoko,SH selaku kuasa hukum Bank Danamon dalam pernyataan sebelumnya menjelaskan, pihaknya telah bersiap menghadapi gugatan tersebut. Menurutnya, penggugat tidak layak secara hukum, karena pengalihan hak tanggungan itu adalah perjanjian accesor. Sedangkan mengenai cessie tersebut adalah legal. Cessei diatur dalam KUH Perdata.

“Hirarkinya adalah sekelas Undang-Undang, bukan peraturan pemerintah bukan peraturan menteri. Hierarkinya tinggi dibawah Undang-Undang Dasar,” kata Koko. [nng/ted].





Apa Reaksi Anda?

Komentar