Hukum & Kriminal

Pengadilan Pajak Perlu Pertimbangkan Itikad Baik

Jember (beritajatim.com) – Hakim pengadilan pajak perlu mempertimbangkan asas itikad baik, selain kebijakan hukum sebagai instrumen hukum tanpa meninggalkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

“Artinya dalam penyelesaian sengketa pajak memungkinkan penerapan asas ultimum remedium, yang bisa berupa sanksi administratif dibandingkan penerapan asas primum remedium yang berupa sanksi pidana,” kata Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Hary Djatmiko, sebagaimana dilansir Humas dan Protokol Unej, Kamis (16/1/2020).

Itikad baik obyektif berupa kejujuran dalam melakukan perbuatan hukum, dan iktikad baik subyektif yang didasarkan pada norma-norma kepatutan dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

Hary dikukuhkan sebagai guru besar bidang hukum perpajakan Fakultas Hukum Universitas Jember kemarin. Menurut dia, dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, pengadilan pajak memiliki kewenangan istimewa sebagai pengadilan pertama dan sekaligus terakhir dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pajak.

Hary menjelaskan posisi pajak yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pajak merupakan kewajiban konstitusional yang memiliki implikasi hukum maupun ekonomi. Namun dalam perjalannnya, bisa saja terjadi sengketa pajak yang terjadi. Oleh karena pentingnya pajak tersebut maka lembaga peradilan pajak diberi kewenangan dalam menegakkan hukum pajak. (wir/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar