Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Pengacara Hakim Itong Nilai Dakwaan KPK Melanggar Kaidah Hukum Pidana

Surabaya (beritajatim.com) – Pengacara hakim Itong Isnaeni Hidayat mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Banyak hal yang diungkap tim kuasa hukum Terdakwa yang dikoordinir Mulyadi dalam persidangan yang digelar secara online ini.

Dalam eksepsinya, Mulyadi menyebut dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibatalkan karena penyusunan dan perumusan surat dakwaan tentang tindak pidana bersama-sama (Delnaming), tetapi Terdakwanya tunggal. “Ini adalah cara perumusan yang kontradiktif dan melanggar kaidah hukum pidana tentang penyertaan,” ujar Mulyadi dalam eksepsinya.

Lebih lanjut Mulyadi menyebut alasan kenapa dakwaan JPU KPK harus dibatalkan lantaran jika ditinjau dari sudut Pasal 156 ayat (1) KUHAP terkait dengan menggunakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dakwaan dimaksud adalah tindak pidana delnaming (Penyertaan – bersama-sama).

“Tetapi dalam surat dakwaan Terdakwa (Itong Isnaini Hidayat S.H MH) dicantumkan sendirian sebagai Terdakwa tunggal. Maka surat dakwaan terhadap Terdakwa dimaksud berkualifikasi sebagai surat dakwaan yang harus dibatalkan,” ujarnya.

Bahwa ternyata pula, dalam perkara ini telah dilakulan splitsing, yang tidak sesuai dengan Pasal 142 KUHAP. Demikian pula dengan uraian surat dakwaan bahwa Terdakwao melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu bersama-sama (Delneming) dengan saksi Moh Hamdan dalam kapasitas sebagai Panitera Pengganti.

“ Padahal, sepanjang delik utamanya Pasal 12 huruf c 8 UU Tipikor, maka pelaku (pleger) dan penyertanya (mede pleger) semuanya haruslah hakim atau para hakim. Maka dalam perkara ini terjadi kesalahan penerapan pasal atau ketentuan yang dilanggar dalam surat dakwaan JPU KPK,” ujarnya.

Mulyadi menguraikan, surat dakwaan JPU KPK bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan melanggar ketentuan Pasal 189 ayat 3 KUHAP. Perumusan atau perbuatan surat dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 (2) KUHAP. Oleh karena itu harus dibatalkan dan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby. atas nama Terdakwa Itong Isnaini S.H., M.H agar dihentikan

Mulyadi menambahkan, bahwa dalam surat dakwaan diuraikan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan saksi Moh Hamdan. Dalam kaedah hukum pidana seorang saksi tidak bisa dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terdakwa sebab jika saksi melakukan tindak pidana, maka ia bukan hanya saksi tapi juga Terdakwa. Penyusunan surat dakwaan seperti itu juga kontradiktif, dimana saksi Moh Hamdan adalah saksi mahkota yang sejatinya adalah juga Terdakwa.

“ Secara hukum penggunaan saksi mahkota adalah dilarang karena melanggar asas hukum non self incrimination sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR (International Coverant Or Civil And Political Right) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang- undang Nomor : 12 Tahun 2005,” bebernya.

Mulyadi menyebut bahwa dalam sebuah seminar di Jogjakarta Tahun 2000 Hakim Agung Adi Andoyo menyatakan bahwa Pengadilan yang masih menerima pemisahan berkas perkara dalam perkara delneming dan menghukum orang atas dasar keterangan saksi mahkota dari Moh Hamdan adalah Pengadilan yang buta dan tuli.

Bahwa tekhnik pemisahan perkara dalam perkara delneming dan penggunaan saksi mahkota adalah adanya perkara yang kurang bukti. Maka sesuai asas hukum, jika suatu perkara tidak cukup bukti maka ditingkat penyidikan maupun ditingkat Penuntut Umum, perkara tersebut harus dihentikan.

“Bukannya dipaksakan dengan merekayasa hukum sehingga mencedrai rasa keadilan. Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Terdakwa mohon, agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut menerima keberatan Terdakwa. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 57/TUT.01.04/24/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 harus dibatalkan.

Dalam eksepsinya, Terdakwa melalui kuasa hukumnya juga meminta agar hakim memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby. atas nama Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, S.H., M.H. agar dihentikan. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar