Hukum & Kriminal

Pemkab Malang Belum Non-aktifkan Direktur RSUD Kanjuruhan

Kepala BKPSDM Pemkab Malang, Nurman Ramdanysah

Malang (beritajatim.com) –  Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menon-aktifkan status Abdurrachman dari jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan.

Abdurrachman tersangkut kasus dugaan korupsi dana kapitasi. Penetapan tersangka Abdurrachman dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Senin (13/1/2020) lalu atas dugaan korupsi dana kapitasi yang dikucurkan oleh BPJS sejak tahun 2015 – 2017.

“Kami belum memproses penonaktifan Abdurrachman,” ungkap Kepala BKPSDM Pemkab Malang, Nurman Ramdanysah,  di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Kota Malang, Jumat (17/1/2020).

Kata Nurman, pihaknya hingga saat ini masih belum menerima surat resmi atau soft copy dari Kejari tentang penetapan tersangka Abdurrachman.

“Saya masih menunggu surat resmi atau soft copy dari Kejari. Jika sudah menerima, langsung kami proses penonaktifan jabatan Abdurrachman,” tegasnya.

Untuk mempercepat adanya soft copy tentang penetapan tersangka tersebut, lanjut Nurman, pihaknya telah melayangkan surat untuk menanyakan status Abdurrachman.

“Kemarin (Kamis 16/1/2020) kami telah melayangkan surat ke Kejari. Kami ingin tahu status Abdurrachman secara tertulis, agar Pemkab Malang bisa segera mengambil langkah,” pungkasnya. (yog/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar