Hukum & Kriminal

Pemilik Rumah Mewah di Ijen Ajukan Perlawanan Hukum Tolak Lelang

Malang(beritajatim.com) – Valentina warga Perumahan Pahlawan Trip, kawasan Jalan Ijen Kota Malang melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan keberatan agar proses lelang 4 rumah miliknya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dibatalkan pada 19 Juni mendatang.

Adapun, keempat rumah tersebut berlokasi di Perumahan Pahlawan Trip, Malang. Rumah pertama dengan SHGB No.414, luas 677 meter persegi dan dilelang dengan harga Rp 9,2 miliar. Sedang tiga rumah yang dilelang dengan harga masing-masing Rp 7,1 miliar yakni SHM No.1232, luas 634 meter persegi, SHM No.1234, luas 635 meter persegi serta terakhir, SHM No.1233, luas 636 meter persegi.

MS Alhaidary, kuasa hukum pemilik rumah mengatakan lelang oleh KPKNL tak dapat dilakukan meski ada putusan Pengadilan Negeri Tuban yang kemudian didelegasikan ke Pengadilan Negeri Malang. Dia menyebut lelang telah menyalahi prosedur. Karena kasus ini bukanlah sita jaminan karena kasus ini masuk kategori sita marital.

“Putusannya itu sita marital bukan sita jaminan. Sita marital tujuannya bukan untuk menyerahkan barang tapi untuk mengamankan hak agar aset tidak beralih ke pihak ketiga. Sita marital itu sah tapi tak bisa dieksekusi,” kata Alhaidary, Rabu, (12/6/2019).

Kini tim kuasa hukum Valentina telah mengirim surat pemohonan pembatalan lelang. Dia menjelaskan dalam amar putusan pengadilan negeri tidak ada keterangan untuk melelang. Sedangkan prinsip melaksanakan eksekusi, harus sesuai amar putusan.

“Jadi tidak bisa dilelang. Kalau misalkan mantan suami keberatan tidak setuju lalu ingin menjual, seharusnya melakukan gugatan baru ke pengadilan. Kalau ini dilelang, berarti PN Tuban melanggar amar eksekusi. Seharusnya PN Malang mengingatkan,” papar Alhaidary.

Dia menjelaskan sejak pembatalan pernikahan atau cerai pada 2013 silam antara Valentina dan Hardi Soetanto muncul putusan sita marital dalam amar putusan disebutkan agar harta bersama dibagi sama rata. Namun pembagian harta itu belum terlaksana, hingga akhirnya muncul pelalangan.

“Kenapa PN Tuban karena menikahnya di Tuban Kemudian amar putusan dilanjutkan ke PN Malang. Saat ini kami memohon pembatalan lelang sesuai Permenkeu No 27/2016 Tentang Juklak Lelang. Di situ ada ketentuan di pasal 30. Pejabat lelang bisa membatalkan lelang sesuai dasar-dasar yang terjadi seperti saat ini,” urai Alhaidary.

Sedangkan KPKNL melalui perwakilannya yang enggan disebutkan identitasnya mengaku pihaknya sebenarnya hanya menerima permohonan lelang dari PN Malang. Dikatakanya KPKNL sifatnya pasif, meski obyek tanpa sertifikat hak milik pihaknya tetap menampilkan di laman lelang.go.id dengan rincian harga sesuai data yang diberikan PN Malang.

“Kami ini sebenarnya pasif. Ada instansi yang meminta di lelang kami ya menampilkanya. Lelang yang sudah terjadwal bisa ditangguhkan. Kemarin itu yang memohon PN sehingga yang membatalkan juga PN,” tandasnya. (luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar