Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Pembagian Harta Gono Gini Tak Adil, Pemilik Toko Digugat

Roestiawati Wiryo Pranoto dan Kuasa Hukumnya Dr. B. Hartono, SH., SE., SE.Ak., MH., CA

Surabaya (beritajatim.com)  – Pemilik toko aksesoris handphone dan juga notaris  digugat oleh seorang janda cantik Roestiawati Wiryo Pranoto.

Dalam gugatan no perkara no 650/pdt G/2021/PN Sby ini disebutkan bahwa keduanya menjadi pihak yang harus bertanggungjawab atas dugaan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta gono gini.

WDK selaku Tergugat 1 adalah mantan suami dari penggugat Roestiawati Wiryo Pranoto, sementara WS selaku turut tergugat adalah notaris yang menyaksikan perjanjian kesepakatan yang mana isinya penggugat hanya menerima Rp 3 miliar dari total Rp 40 miliar harta hasil selama penggugat dan tergugat 1 menjalani pernikahan.

Kuasa hukum penggugat yakni Dr. B. Hartono, SH., SE., SE.Ak., MH., CA menyatakan, pihaknya akan terus berjuang meminta agar harta gono gini dari hasil selama penggugat dan tegugat menjalin ikatan perkawinan agar dibagi dua.

“Apabila Penggugat dua properti dari 4 property dan uang senilai Rp 10M maka Penggugat bersedia untuk abaikan rincian stok barang, total kendaraan, piutang dan lainnya,” ujar Hartono.

Jika tidak disetujui oleh tergugat maka pihaknya minta agar dilakukan audit seluruh harta kekayaan penggugat dan tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan mereka.

“ Kalo dia tidak mau damai maka merek toko  handphone akan diperkarakan sebab merk tersebut ada ada atau lahir sejak dari masa perkawinan pula. Selain itu, kami akan menempuh jalur pidana tentang kasus pemukulan yang oleh WDK bersama kakak kandungnya terhadap teman klien saya yang bernama Soewanto,” ujar Hartono.

“ Jadi apa yang diminta Penggugat itu berdasar hukum yang berlaku dan juga tidak berlebihan, dengan hak sebagai seorang isteri yang telah mendampingi selama 16 tahun dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan gugatan no perkara no 650/pdt G/2021/PN Sby bahwa tertuang harta nya terdiri dari lima kendaraan roda empat, empat bidang tanah, 3 bidang diantaranya dijadikan tempat usaha, apartemen, hak sewa atas beberapa counter di sebuah mall, barang dagangan, tagihan, keuntungan yg selama harta gonogini belum dibagi yang ditaksir sekitar Rp 8 miliar.

“ Dari total aset itu, klien saya hanya dikasih Rp 3 miliar dengan kesepakatan bersama sebelum perceraian berlangsung dan dibuat dan ditandatangani jam 1 dini hari tanpa dihadiri saksi dari pihak klien itu ada maksud dan tujuan apa ?

“ Padahal mahligai rumah tangga itu dibangun dari nol. Karena masing masing pihak tidak dibekali warisan atau modal dari orangtua,” ujar Rose.

Pada saat perceraian terjadi, bisnis jual beli aksesoris handphone yang mereka kelola telah berkembang hingga memiliki karyawan sejumlah 60 orang dan memiliki kurang lebih 21 kios/toko aksesoris Handphone.

“ Isi Kesepakatan Perdamaian yang diprakarsai WDK dan dibuat oleh Notaris WS, SH itu sangat tidak masuk di akal. Kenapa ? sebab isinya memenuhi unsur obyektif sehingga hal ini dapat menyebabkan batal demi hukum kesepakatan itu. Apalagi saat itu kondisi penggugat dalam “keadaan tertekan, ujar Rose.

Dalam keadaan tertekan inilah yang membuat Hartono sang kuasa hukum yang mendampingi Rose melakukan upaya hukum dengan menggugat sang suami.

Menurut Hartono bahwa isi “Perjanjian” tersebut sangat tidak proposional, dan bahkan berbanding terbalik dengan yang seharusnya diperoleh dan dikuasai tergugat hampir seluruh “Harta Bersama” yang merupakan harta gonogini antara penggugat dengan tergugat,” ujar Hartono saat dijumpai usai sidang gugatan.

Sementara itu kuasa hukum tergugat yakni Dr Yory Yusran saat dimintai tanggapan menyatakan bahwa dirinya selaku kuasa hukum tergugat Wahyu menyerahkan semua pada kliennya.

“ Dan saya sudah menjalin komunikasi juga sekaligus dengan prinsipal. Kalau ada yang mau ditawarkan ya silahkan, kalau damai kan lebih bagus. Cuma kalau tidak bisa damai ya sudah kita kembalikan lagi pada para pihak,” ujarnya.

Terkait permintaan penggugat agar aset dibagi dua beserta uang sebesar Rp 10 miliar, Yory menyatakan dirinya menyerahkan ke klien. “ Kalau klien setuju berarti ya damai kalau tidak ya berarti gugatan jalan terus,” imbuhnya.

Terkait langkah pidana yang akan ditempuh penggugat atas pemukulan terhadap korban Soewanto, Yory enggan berkomentar karena dia ditunjuk kliennya untuk menangani perkara harta gono gini bukan untuk yang lain.

“ Kalau soal itu saya no comment lah,” ujarnya.

Sementara turut tergugat WS melalui kuasa hukumnya Leonard Chennius and Partner dalam jawaban menolak semua dalil penggugat. Selain itu, turut tergugat juga menyebut jika gugatan yang diajukan penggugat adalah eror in persona.

Sebab kedudukan hukum turut tergugat pada waktu itu sebagai notaris hanyalah mencatat kemauan para pihak dalam hal ini adalah penggugat dan tergugat yang sudah sepakat untuk melakukan akta perjanjian perdamaian nomer 008 tanggal 8 Juni 2016 serta akta addendum perjanjian nomer 047 tanggal 24 Juni 2016.

“ Karena turut tergugat bukan pihak atau tidak ikut serta dalam perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat maka jelaslah bahwa turut tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara dan seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima,” ujar kuasa hukum turut tergugat dalam jawabannya.

Penggugat menambahkan dan menanggapi bahwa jika Notaris WS tidak melakukan nya maka baru dapat dikatakan error in pesona. jika isi perjanjian itu tdk menurut syarat sah nya perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Jika kuasa Turut Tergugat katakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah sangat keliru dan kaburnya.  [uci/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar