Hukum & Kriminal

Pemalsuan Dokumen Kependudukan, Imigrasi Kediri Tarik 29 Paspor

Kediri (beritajatim.com) – Setelah pengungkapan kasus pembuatan dokumen kependudukan palsu oleh Polres Kediri, Kantor Imigrasi Kediri akan melakukan penarikan 29 paspor yang telah dikeluarkan. Syaratnya jika terbukti dalam pengurusannya menggunakan dokumen.

“Upaya awal yang akan kami lakukan adalah melakukan pembatalan serta penarikan paspor tersebut jika terbukti dalam pengurusannya menggunakan dokumen persyaratan palsu atau tidak sesuai prosedur. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, “ kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Rakha Sukma Purnama.

Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa pembatalan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor dapat dilakukan dalam hal dokumen perjalanan republik indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah atau pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar.

Rakha menambahkan, proses penerbitan paspor yang selama ini dilakukan sudah mengikuti SOP dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Kantor Imigrasi Kediri akan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga kejadian tersebut tidak akan berulang kembali.

Dengan kejadian tersebut, Kantor Imigrasi Kediri terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik kepolisian maupun instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan di wilayah kediri dan sekitarnya untuk mengantisipasi penggunaan dokumen palsu.

Sebelumnya, Polres Kediri melakukan penggerebekan sebuah rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat memproduksi dokumen kependudukan palsu dan mendapati sejumlah dokumen palsu, termasuk 38 paspor. Dalam penelusuran, diketahui bahwa sebagian paspor yang menjadi barang bukti dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kediri.

Sementara itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri mengimbau kepada masyarakat agar mengurus dokumen sendiri, karena dalam pelayanan dokumen sangatlah mudah. Bahkan Dispendukcapil memiliki keunggulan pelayanan satu hari jadi, pelayanan secara mobile di desa desa dan untuk akte kelahiran dan akte kematian cukup pelayanan online melalui kantor desa secara gratis.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan kiranya dilakukan sendiri dengan mendatangi instansi terkait. Hal ini bertujuan agar menghindari adanya pungli, serta menjadi korban dokumen palsu,” terang Randy Agatha, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Kediri.

Tambah mantan Plt Kepala BPBD Kabupaten Kediri itu, Dispendukcapil terus melakukan berbagai inovasi, salah satunya sejak awal 2019 telah meluncurkan Program Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan Sehari Jadi atau Sahaja, yang meliputi pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun kematian, hingga pindah dokumen kependudukan.

Layanan Sahaja juga dibarengi oleh layanan daftar antre secara online yang dapat diakses melalui sistem pesan pendek SMS di nomor 081 336 430 622, dimana melalui SMS tersebut, nanti masyarakat akan mendapat balasan pesan yang berisi tanggal, hari dan jam untuk datang mendapatkan pelayanan, sehingga tidak perlu mengantri di Kantor Dispendukcapil.

Masih kata Randy, dengan adanya sistem baru ini, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melakukan kepengurusan membuat dokumen admisntrasi kependudukan. Sehingga bagi masyarakat tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan pengurusan sendiri. [nm/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar