Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Pasutri Pengacara Ini Walk Out dari PN Surabaya

Pasangan suami isteri (Pasutri) Guntual bin Abdullah dan Tutik Rahayu yang berprofesi sebagai pengacara ini menolak disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Pasangan suami isteri (Pasutri) Guntual bin Abdullah dan Tutik Rahayu yang berprofesi sebagai pengacara ini menolak disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, keduanya memilih walk out atau meninggalkan ruang sidang Candra daripada diadili oleh majelis hakim yang diketuai Darmanto Dachlan.

Sikap kedua terdakwa untuk walk out ini dilakukan saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Guntur Arief Witjaksono hendak membacakan dakwaan. Keduanya kemudian mengutarakan keberatan untuk disidang dengan alasan pasal 85 KUHAP.

Menurut pendapat mereka, pemindahan sidang sesuai dengan pasal 85 adalah karena adanya bencana alam atau dalam keadaan darurat. Sementara Sidoarjo tidak dalam keadaan darurat maupun bencana alam.

Usai sidang, Tutik Rahayu saat dikonfirmasi beritajatim.com menyatakan selain alasan pasal 85 KUHAP, pihaknya juga keberatan karena yang memutuskan untuk memindahkan tempat persidangan dari PN Sidoarjo ke PN Surabaya adalah Mahkamah Agung.

“Mestinya yang berhak memindahkan persidangan adalah Kementrian Hukum dan HAM bukan Mahkamah Agung,” ujar Tutik.

Tutik juga keberatan karena ketika diputuskan disidang di PN Surabaya, agenda persidangan adalah kembali ke dakwaan. Sementara dia dan suami pernah diadili di PN Sidoarjo dalam kasus yang sama dan sudah sampai tahap saksi.

“Kenapa ini dibacakan lagi dakwaannya, ini kan sama saja mengulang lagi,” ujarnya.

Terkait adanya informasi bahwa pihaknya sendiri yang mengajukan permohonan agar persidangan tidak digelar di PN Sidoarjo karena pelapor adalah ketua PN Sidoarjo sehingga rawan adanya kepentingan, Tutik membenarkan informasi tersebut.

“ Iya kita memang pernah mengajukan permohonan agar persidangan tidak digelar di PN Sidoarjo karena pelapor adalah ketua PN Sidoarjo, tapi mestinya yang memutuskan untuk memindah persidangan adalah Kemenkum HAM bukan Mahkamah Agung. Lagipula, sesuai pasal 85 KUHAP kan mestinya dipindah karena adanya bencana alam dan darurat,” ujar Tutik.

Lantas alasan pihaknya mengajukan permohonan untuk dipindah tempat persidangan? Tutik menjawab bahwa pada intinya dia tidak bersedia disidang lantaran proses penanganan perkara pada kasusnya dan suami sudah tidak tepat sejak awal penyidikan sampai berkas dinyatakan lengkap okeh Jaksa peneliti.

Sementara Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Gatot Hariono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon megatakan yang meminta untuk persidangan dipindah adalah pihak terdakwa sendiri. Keduanya pernah memohon agar persidangan dipindah dengan alasan pelapor adalah ketua PN Sidoarjo tempat dimana dia diadili.

“ Berdasarkan permohonan dari mereka kemudian kita teruskan dan kita mohonkan fatwa Mahkamah Agung agar persidangan dipindahkan dari PN Sidoarjo. Oleh Mahkamah Agung disetujui dan akhirnya dipindahkan ke PN Surabaya,” ujarnya.

Lantas siapa yang berhak memindahkan persidangan? Gatot menyebut bahwa itu adalah kewenangan Mahkamah Agung bukan institusi lain karena kasus ini masih dalam persidangan maka masih dibawah payung Mahkamah Agung.

Sementara, dalam halaman SIPP PN Surabaya kedua terdakwa didakwa Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Dalam SIIP juga dijelaskan, kronologi itu berawal saat terdakwa Guntual dan Tutik Rahayu hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai korban dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh TR dan DH.

Setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum,   karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut.

Kedua terdakwa lantas melakukan protes dengan cara menjelek – jelekan institusi Pengadilan dengan kalimat “HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”,         “HAKIM KENA SOGOK” dan “HAKIM KENA SUAP” hingga menimbulkan keributan.

Tak sampai disitu kedua terdakwa juga mengunggah status di media sosial Facebook miliknya yang berbunyi Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadiadilan yang dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat percari keadilan menjadi korbannya.

Undang – undang dengan pasal berlapis dibuat sebagai tolok ukur untuk menetukan bentuk kesalahan bagi satu pihak dan pelindung bagi pihak yang benar, justru bisa diputar balikan oleh mafia hukum kalau tidak menyuap Hakim yang dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil TUHAN, untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya melindungi yang benar, menghukum yang salah, ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyedupkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan dan kalau mau menyuap hakim, yg salah menjadi dibenarkan

Hukum macam apa ini, untuk pengadilan negara, untuk apapula UU dibuat dan diperdebatkan, kalau ujung – ujung tergantung penilaian hakim yg sudah kena suap dan sogok

Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yang sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat, tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat

Kalau sudah seperti kenyataannya masyarakat seharusnya sudah sadar dan bangkit melawanatas kelakuan hakim yg selama ini telah banyak merampas hak dan martabat masyarakat(rakyat)

Mari kita ganti tahapan pengadilan negara mendahulukan pengadilan alternatif, setiap perkara, baik pidana maupun perdata dan perkara lainnya, penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu proses Dialog, Musyawarah (secara adat sesuai daera) dengan hasil putusan berdasarkan kesepakatan

Setelah upaya damai dengan Restorative Justice (pemulihan keadilan) tidak bisa dicapai, barulah dilanjutkan dengan proser hukum Negara.

Sementara terdakwa Tutik mengunggah status di Facebook miliknya, dengan tambahan tulisan “Ngeri… Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan” dan    yang kedua bertuliskan “Putusan bisa ‘diperjualbelikan’”.

Selain itu terdakwa juga menshare video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim yaitu keduanya mengungkapkan kegundahan / keprihatinan. [uci/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar