Hukum & Kriminal

Palsukan Akta Tanah Petani, Kunardi Divonis Dua Tahun Penjara

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kunardi, seorang Penasehat Hukum (PH) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Warga Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro itu menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus pemalsuan akta jual beli tanah milik tiga orang petani.

Ketua Majelis Hakim PN Bojonegoro Moh Djauhar Setyadi dalam amar putusan membacakan terdakwa Kunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun. Menetapkan proses penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan,” kata Ketua Majelis Hakim PN Bojonegoro dalam putusannya, kemarin.

Menanggapi putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama-sama menyatakan sikap pikir-pikir. Penasehat Hukum terdakwa, Sunaryo Abumain menyatakan dengan putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa menggunakan haknya yang diberikan selama satu minggu kedepan untuk berunding dengan keluarga.

“Selama satu minggu ini, terdakwa akan berunding dengan keluarga dulu. Selanjutnya apakah banding atau menerima saya akan mengikuti perkembangan kedepan,” ujar Sunaryo.

Sebelumnya, dalam sidang dengan agenda tuntutan, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Bambang Tejo dituntut hukuman selama tiga tahun penjara. “Fakta persidangan seperti ini, kami pikir-pikir dulu,” ujar Tejo.

Sementara salah seorang korban, Hartinah mengaku belum puas dengan vonis yang diberikan Majelis Hakim. Apalagi, tanah persawahan yang dibelinya pada 2002 itu ia gunakan sebagai mata pencaharian selama ini sudah tidak di tangan. Dia berharap, tanah miliknya tersebut bisa ia garap seperti dulu. “(Putusannya) tidak sebanding dengan apa yang dilakukan terhadap orang kecil,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, kasus tersebut bermula dari korban Hartinah, Puji Astutik dan Guntur yang juga tetangga terdakwa memiliki sebidang tanah seluas 4.282 meter persegi. Tanah tersebut dibeli dan digarap ketiga korban dengan sertifikat atas nama Sastrosentono.

Pada 2012 silam, Riyanto salah satu ahli waris Sastrosentono, bermaksud meminta bantuan kepada terdakwa agar bisa meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Sastrosentono tersebut.

Kemudian terdakwa berkomunikasi dengan para petugas di berbagai bank dan sempat mencoba memasukkan permohonan pinjaman, namun ditolak karena penjamin sudah lanjut usia. Setelah sertifikat tanah tersebut diminta kembali terdakwa mengaku sertifikatnya hilang. Selanjutnya pada 2018 tanah tersebut ternyata dieksekusi oleh pihak bank dan sudah balik nama atas nama terdakwa. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar