Hukum & Kriminal

Paguyupan Cinta Damai Klaim Belum Ada Penyelesaian dari Sipoa

Sipoa Group yang bekerjasama dengan Inkopol

Surabaya (beritajatim.com) – Paguyupan Cinta Damai (PCD) melalui kuasa hukumnya Rahmad Rhamadan Machfoed memberikan tanggapan atas statemen pihak Sipoa terkait dugaaan penipuan yang dilakukan PT Sipoa Group.

Menurut Rahmad, fakta hukum pihak Sipoa sampai saat ini belum ada penyelesaian apapun terhadap korban-korban yang tergabung dalam Paguyuban Cinta Damai selaku kliennya. “Misal ada pengembalian uang costumer anggota PCD, penyerahan unit dan bangunan yang telah dibeli costumer seperti Proyek Royal Afatar World (RAW), Proyek Hongkong in Surabaya (HIS), Proyek New Mount dan lainnya di beberapa proyek lainnya yang belum terbangun (Tidak ada bangunan)sampai saat ini,” ujarnya, Senin (13/7/2020).

Rahmad menambahkan, terkait Sipoa bekerjasama dengan Inkoppol sebagaimana info yang didapat dari baliho yang terpasang di kantor Sipoa, pihaknya menegaskan PCD tidak ada kaitan dan urusan dengan Inkoppol.

Untuk klaim Sipoa telah melakukan upaya peralihan unit, hal itu menurut Rahmad bukanlah solusi karena syarat peralihan unit yang ditawarkan oleh Pihak Sipoa, mensyaratkan ada tambahan biaya yang cukup besar, sedangkan uang pihak PCD yang telah diterima oleh Pihak Sipoa dari Tahun 2014 sampai dengan saat ini kurang lebih 6 Tahun tidak dihitung bunganya serta pertambahan nilai inflasinya. “Coba dihitung berapa besar nominal uang klien kami selama kurang lebih 6 Tahun,” ujarnya.

Semestinya lanjut Rahmad yang namanya menawarkan solusi, terhadap unit yang ditawarkan oleh Pihak Sipoa langsung saja penyerahan unit beserta kuncinya dan sertifikat kepemilikannya tanpa syarat tambahan apapun.

Terkait perjanjian Fidusia No 71 Tanggal 23/02/2019, sampai habis masa berlaku perjanjian tersebut yaitu pada 23/02/2020, surat saham yang seharusnya diterima oleh klien kami sebagai penerima Fidusia serta janji untuk membayar dalam rentang waktu perjanjian tersebut dari Pihak Sipoa tidaklah ada realisasinya sampai saat ini.

Terpisah, kuasa hukum Sipoa Group Paulus Gondo Wijoyo SH MH menyatakan Sipoa Group telah menjalin kerjasama dengan Inkoppol Republik Indonesia dalam rangka bussiness to bussiness tanggal 22 Juni 2020.

Ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Program Hunian Keluarga Besar Polri dengan objek lokasi yang berbeda dengan objek jaminan Fidusia.

“Ini sebagaimana akta jaminan fidusia nomor 71 tanggal 23 februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Eka Suci Rusdianingrum, S.H., M.Kn., kerjasama antara Sipoa Group dengan Inkoppol Republik Indonesia sudah melalui proses uji kelayakan (due dilligence) yang benar sesuai dengan Pemtumn Perundang Undangan yang berlaku, ” ujarnya.

Paulus menambahkan, dengan tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan sebesar Rp. 8 Miliar 5 Ratus Juta, adalah tidak benar. “Harap dicermati pasal 1 akta perjanjian kesepakatan penyelesaian damai nomor 70 tanggal 23 februari 7019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Eka Suci Rusdianingrum, S.H., M.Kn, ” jelasnya.

Untuk hubungan Hukum Sipoa Group dengan PCD bersifat keperdataan, dimana para pihak sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Damai.

“Ini tercantum pada nomor 70 tanggal 23 februari 2019 dan akta jaminan fidusia nomor 71 tanggal 23 februari 2019, yang masing masing akta tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Eka Suci Rusdianingrum, S.Hu M,Kn,” ungkapnya.

Paulus menambahkan, bahwa akan akta sebagaimana tersebul diatas pada poin nomor 3 (rigs) apabila hanya dibaca sebagian saja tanpa memahami setiap esensi dari pasal per pasal, temu saja akan menimbulkan penafsimn yang keliru dan penafsiran hukum yang sesat.

“Selanjumya, terkait dengan tuduhan/fnnah lerhadap Sipoa Group, maka Kami akan segera mengambil langkah hukum, ” pungkasnya, Senin (13/7/2020).

“Klarifikasi ini dibuat agar masyarakat yang tidak paham hukum maupun praktisi hukum tidak terjebak pada opini-opini yang tidak benar, dan memberikan kesan/ stigma yang menyudutkan bahwa Sipoa Group telah dibackup oleh suatu lembaga/ institusi pemerintah,” lanjutnya. [uci/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar