Hukum & Kriminal

Paguyuban Tanah Kavling Restabun Karya Demo PN

Surabaya (beritajatim.com) – Sekitar 50 orang yang tergabung dalam “Paguyuban Tanah Kavling Restabun Karya” menggelar aksi di depan Pengadilan Negri (PN) Surabaya. Mereka membawa sepanduk bertulis “Hukum Mafia Tanah Jangan Tutupi Kebenaran, Tegakan Keadilan” dan “Sayangi Keluargamu Jangan Kau Kasih Makan Dari Mengambil Hak Orang Lain”.

Ketua Paguyuban Tanah Kavling Restabun Kary,  Tanto Wibisono menjelaskan, paguyuban ini dibuat pada 2016 karena pemagaran yang dilakukan tersangka Ichsan yang saat ini menjalani proses hukum lantaran tejerat pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan atau keterangan data otentik.

“Kami dari paguyuban sangat berharap majlis hakim bisa bertintak seadil-adinya dan berkomitmen yang sama bahwa mafia tanah sangat merugikan dan meresahkan kami,” harap Tanto kepada majlis hakim PN Surabaya.

Kasus ini berawal pada 1989, Adhy Suharmadji membeli tanah seluas 15.460 m2 di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Persil 3 Kelas Desa 2 No 1159 dari tersangka Nur Khasan seharga Rp 27 juta.

Transaksi jual beli tanah tersebut melalui perantara Ichsan dan Marjuki. Setelah pelunasan, Adhy Suharmadji berniat menjual lagi tanah tersebut dalam bentuk kaplingan. Ketika itu, tanah seluas 15.460 m2 dibagi menjadi 80 kavling.

Sebagai badan usaha untuk menjual tanah kavling, Adhy Suharmadji mengajak Ichsan dan H Marjuki untuk mendirikan PT Restabun Karya. Di dalam badan usaha tersebut nama Ichsan dan Marjuki dicantumkan tanpa penyertaan modal.

Kemudian, untuk memudahkan pengurusan tanah para pembeli kavlingan, surat tanah Pethok D dititipkan ke Kelurahan Gunung Anyar Tambak.

Beberapa waktu kemudian, tanpa sepengetahuan Adhy Suharmadji, Ikhsan mengambil Pethok D tersebut di kelurahan dengan alasan untuk pengurusan pelebaran sungai yang ada di sekitar tanah tersebut. Kemudian tersangka Ikhsan membuat perjanjian dengan Nurchasan di bawah tangan dan dicatatkan ke notaris.

Mengetahui hal tersebut, Adhy Suharmadji mendatangi kelurahan. Namun pihak kelurahan hanya memberi penjelasan kalau peminjaman Pethok D tidak akan menjadi masalah. Alasannya, karena seluruh tanah kapling sudah terjual. Tanpa sedikitpun curiga, Adhy Suharmadji pun mempercayainya.

Namun sekitar tahun 2016 tiba-tiba Ichsan memagari dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. Ketika itu Ichsan juga mencabuti patok tanah para pemilik kavling. Tindakan ini membuat pemilik kapling menuntut pertanggungjawaban pada Adhy Suharmadji sebagai penjual.

Karena merasa tidak bersalah, pada 31 Juli 2017 Adhy Suharmadji lantas melaporkan Ichsan dan Nurkasan ke Polda Jatim. Oleh Polda Jatim, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.

Sementara itu, menurut keterangan salah satu anggota paguyuban, Chinun mengungkapkan, menurutnya tanah tersebut memang milik PT Restabun Karya yang direkturnya adalah Adhy Suharmaji. “Saya mengenal Adhi Suharmaji dari tersangka Ichsan pegawainya,” terang Chinun.

Karena tanah tersebut masih atasnama tersangka Nur Khasan, maka ikatan jual belinya antara Chinun dengan Adhy Suharmaji diketahui dan ditandatangani oleh tersangka Nur Khasan. Perjanjian ikatan itu juga berlaku kepada pemilik-pemilik kavling yang lain.

Setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ichsan dan Nurkasan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan untuk penanganan lebih lanjut.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan atau keterangan data otentik. Untuk tersangka Nurkaasan ditambah pasal 385 KUH Pidana tentang menjual kembali tanah yang sudah dijual. [uci/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar