Hukum & Kriminal

OTT KPK, Wali Kota Cimahi Diduga Minta Jatah Rp 3,2 Miliar Terkait Izin Pembangunan Rumah Sakit

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna atas dugaan penerimaan dan atau Hadiah atau Janji Oleh Penyelenggara Negara Terkait Dengan Perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020. Ajay yang merupakan politikus PDI Perjuangan ini diduga minta ‘jatah’ sebesar Rp 3,2 miliar dari proyek pembangunan sebuah Rumah Sakit.

“AJM (Ajay Muhammad Priatna, red) diduga meminta sejumlah uang Rp 3,2 Miliar yaitu sebesar 10% dari nilai RAB yang dikerjakan oleh Subkontraktor pembangunan RSU KB senilai Rp 32 miliar,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Firli, penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh CT selaku staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui YR selaku orang kepercayaan Ajay. Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada Ajay tersebut, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan.

Pemberian kepada Ajay telah dilakukan sebanyak 5 kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp 1,661 miliar dari kesepakatan Rp3,2 Miliar. Pemberian telah dilakukan sejak tanggal 6 Mei 2020 sedangkan pemberian terakhir pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp 425 juta. “Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang sejumlah Rp425 juta dan dokumen keuangan dari pihak RSU KB,” ujar Firli. (hen/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar