Hukum & Kriminal

Oknum Pengacara Serobot Tanah Warga, Putusan Hakim Fitfy-fifty

Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro memvonis kasus sengketa tanah milik warga yang diserobot oleh oknum pengacara. Dari putusan Majelis Hakim PN Bojonegoro tersebut, baik penggugat maupun tergugat merasa tidak puas.

Pihak penggugat yakni Puji Astutik, Hartinah, dan Guntur merasa tidak puas atas putusan majelis hakim. Begitu pula pihak tergugat juga merasa putusan majelis hakim kurang tepat terhadap amar putusan sidang sengketa tanah seluas 4.282 meter persegi di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Dalam sidang tersebut majelis hakim dipimpin oleh Salman Alfarasi dengan hakim anggota Isdaryanto dan Ainun Arifin. Amar putusan yang dibacakan majelis hakim, mengabulkan sebagian gugatan ketiga penggugat.

Di antaranya akta jual beli (AJB) nomor 446 yang terbit pada 21 Maret 2013 di PPAT Eni Zubaidah (tergugat 2) dinyatakan cacat hukum. Sehingga sertifikat tanah nomor 32 yang diterbitkan BPN Bojonegoro (tergugat 3) atas nama Kunardi (tergugat 1) juga cacat hukum.

Menurut Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Isdarianto, pada intinya, tanah seluas 4.282 meter persegi di Desa Kunci itu benar milik ketiga penggugat.

“Begitu pula dengan proses pelelangan sertifikat tanah atas nama Kunardi oleh Bank PNM (turut tergugat 1) yang dimenangkan oleh Arif Handoko (tergugat 4) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” ujarnya, Kamis (3/9/2020).

Alasan dokumen-dokumen itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mengacu pada putusan perkara 198/Pid.B/2019/PN Bjn. Dalam putusan tersebut, tergugat Kunardi, telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam surat otentik (AJB) dan harus menjalani hukuman pidana penjara dua tahun.

Sedangkan, gugatan yang tidak dikabulkan ialah pemohonan ketiga penggugat agar para tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 764 juta. Alasan tidak dikabulkan karena rincian yang diberikan oleh para penggugat tidak mampu dibuktikan secara riil atau bisa dibilang dasarnya kurang kuat.

Jasmadi selaku kuasa hukum ketiga penggugat mengatakan, putusan majelis hakim terhadap kasus yang ia kawal sejak 2018 itu kurang memuaskan. Dia senang karena sertifikat tanah seluas 4.282 meter persegi diputus oleh majelis hukum bahwa tanah itu milik ketiga penggugat. Namun ada juga rasa kecewa, karena majelis tidak mengabulkan permohonan ganti rugi senilai Rp 764 juta.

“Padahal tanah itu dieksekusi sejak 2018, para penggugat sebagai petani tentu tidak bisa menggarap tanah berupa sawah tersebut, seharusnya kan ada ganti rugi dari para tergugat. Jadi bagi kami, letak keadilannya belum terpenuhi,” tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah mencantumkan rincian kerugian material akibat tindakan melawan hukum Kunardi (tergugat 1) yang memberikan keterangan palsu saat proses pembuatan akta jual beli (AJB) di PPAT Eni Zubaidah.

Pihaknya juga masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan apakah mengambil upaya hukum banding atau tidak. “Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu apakah nantinya akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan kuasa hukum Eni Zubaidah (tergugat 2) yakni M Mansur, bahwa pihaknya kemungkinan besar akan mengajukan upaya banding. Menurutnya, majelis hakim melebihi kewenangannya. Sebab permintaan para penggugat itu membatalkan sertfikat tanah tersebut, namun di putusannya berubah menjadi sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Putusan majelis hakim melebihi permintaan dari pihak penggugat, ultra petita istilahnya. Kemungkinan besar kami akan ajukan banding,” katanya.

Perlu diketahui, ketiga penggugat yakni Puji Astutik, Hartinah, dan Guntur mencari keadilan melalui jalur hukum sejak 2019 lalu. Mereka petani yang menggarap tanah berupa sawah seluas 4.282 di Desa Kunci tersebut. Sertifikat tanah tersebut milik Sastrosentono yang mana sudah meninggal dunia.

Satu sertifikat tanah itu sudah dibagi jadi tiga, namun sertifikat belum dipecah menjadi tiga. Karena warga kampung menjunjung tinggi asas saling percaya. Namun, ternyata sekitar 2012 silam, salah satu ahli waris tanah itu Riyanto datang ke tempat Kunardi dengan tujuan minta solusi cara mendapatkan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah.

Rencananya uang pinjaman itu dijadikan modal, Kemudian Riyanto menyerahkan sertifikat atas nama Sastrosentono kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan para petugas di berbagai bank dan sempat mencoba memasukkan permohonan pinjaman di bank, namun ditolak karena penjamin sudah lanjut usia.

Karena lama tidak ada kelanjutannya, kemudian Riyanto meminta sertifikat tersebut dari Kunardi. Namun Kunardi berdalih sertifikat ketlisut/klibet (lupa menaruh di mana). Kemudian selang beberapa tahun, pada 2018 itu tanahnya dieksekusi oleh bank dan sertfikat sudah balik nama atas nama Kunardi. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar