Hukum & Kriminal

Motor Ditarik Debt collector? Ini Penjelasan Leasing dan Kepolisian

Adira Finance saat meluncurkan aplikasi Adiraku di Kota Surabaya, Kamis (5/3/2020). Aplikasi ini salah satunya untuk mempermudah kreditur dan debt collector mengetahui proses kredit.(manik priyo prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Tak sedikit kasus penarikan kendaraan atau barang yang dibeli secara kredit menuai kecaman karena tindakan pemaksaan atau kekerasan.

Bahkan, beberapa kasus penarikan oleh debt collector juga menjadi kreditur malu, takut dan kebingungan.

Bagaimana tidak, tanpa penjelasan resmi dan tertulis, debt collector mengambil motor di pusat keramaian.

Melihat kondisi tersebut Adira sebagai salah satu perusahaan jasa kredit menjelaskan bagaimana proses penarikan barang yang menyalahi kontrak perjanjian kredit ini.

Sugeng Hariadi selaku Kepala Wilayah Adira Finance Area Jawa Timur menjelaskan, proses penarikan barang perusahaanya sudah dilakukan melalui sejumlah mekanisme.

Saat meluncurkan aplikasi Adiraku di Surabaya Town Scuare (Sutos) Surabaya, Kamis (5/3/2020), Sugeng menjelaskan bahwa melalui aplikasi ini kreditur bisa mengecek perkembangan kontrak kreditnya. Sampai sejauh mana angsurannya apakah menunggak atau melanggar perjanjian kontrak atau tidak.

“Diantaranya sesuai aturan adalah perusahaan diwajibkan untuk bekerjasama dengan perusahan yang sudah sah memiliki legalitas PT (Perseroan Terbatas) dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). PT tersebut juga harus menerjunkan anggota yang sudah dilatih oleh OJK. Jadi tidak sertamerta harus mengajak polisi atau preman seperti sepengetahuan masyarakat selama ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, perusahaan Adira tak akan melakukan penarikan unit atau barang jika kreditur tak melanggar kontrak kerjasama. Tak hanya itu, menggunakan aplikasi Adiraku ini kreditur juga bisa mendapatkan pelayanan pembayaran, pengajuan kredit dan pengecekan status kredit.

Sehingga, jika terjadi penarikan unit, kreditur bisa menunjukkan aplikasi Adira ku. Di aplikasi  Adiraku petugas penarik unit bisa melihat bahwasanya ada atau tidaknya wan prestasi perjanjian kerjasama.

“Jadi memang PIC (Person In Charge.red) atau petugas lapangan juga tersertifikasi oleh OJK. Yang pasti perusahaan kita tak pernah bekerjasama dengan preman untuk ditugaskan di lapangan,” tandasnya.

Sementara itu, dari sisi kepolisian, aturan penarikan kendaraan dari kreditur harus sesuai aturan. Diantaranya tidak melakukan tindak kekerasan atau kriminalitas. Jika memang melanggar aturan dan mengacu pada tindakan kriminalitas bisa melaporkannya ke kepolisian.

Kanit Reskrim Polsek Wonokromo, Ipda Arie Pranoto mencontohkan, jika menarik kendaraan petugas menggunakan cara mengancam dengan senjata itu adalah tindakan kriminal.

“Kalau memang penarikan kendaraan melakukan tindakan kriminalitas bisa dilaporkan. Seperti membawa sajam, senjata api atau melakukan tindakan yang menbuat orang terluka bisa dilaporkan ke polisi,” tandasnya.(man/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar