Hukum & Kriminal

Mobil-mobil Mewah Mantan Wali Kota Madiun Dilelang KPK

Foto dok KPK

Jakarta (beritajatim.com) – Untuk memaksimalkan pemasukan kas negara melalui pemulihan asset hasil Tipikor, KPK bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo segera akan melaksanakan lelang Eksekusi Barang Rampasan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode “Open Bidding”.

Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Bambang Irianto yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bambang Irianto merupakan mantan Wali Kota Madiun yang divonis 6 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa, 22 Agustus 2017 lalu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya melalui KPKNL Sidoarjo, akan melaksanakan lelang Eksekusi Barang Rampasan berupa 1 (satu) unit mobil Range Rover 5.0L V8 AT, tahun 2011, 5000 cc, warna hitam, Nopol B 111 RUE, nomor mesin 11060123054508PS, nomor rangka/NIK/VIN SALLMAME3BA357592, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli dan 1 kunci remote control. “Harga Limit Rp758.264.000,00 dengan uang jaminan Rp154.000.000,00,” kata Ali, Sabtu (28/3/2020).

Kemudian, ada pula 1 (satu) unit mobil Mini Cooper 1.6 AT, tahun 2010, 1598 cc, warna putih, Nopol B 1279 GGY, nomor mesin A0781585, nomor rangka/NIK/VIN WMWMS32060TJ93244, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli dan 1 kunci dan 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari Faktur Kendaraan Bermotor PT Tareo Utama Karya beserta Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor dan Vehicle Identification Number. “Harga Limit Rp273.231.000,00 dengan uang jaminan Rp60.000.000,00,” ujar Ali.

Dia juga menambahkan, KPK juga akan melelang 1 (satu) unit mobil Hummer type H2, tahun 2010, 6162 cc, Nopol B 11 RRU, warna putih, nomor mesin X9H100807, nomor rangka/NIK/VIN 5GRGN232X9H100807, beserta STNK asli, Surat Ketetapan Pajak, BPKB asli dan 1 kunci. “Harga Limit Rp1.765.960.000,00 dengan uang jaminan Rp360.000.000,00,” tutur Ali.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode “Open Bidding”, pada Kamis, 2 April 2020 mendatang pukul 14:00 sampai dengan 16:00 alamat domain www.lelang.go.id.

Kemudian bea lelang pembeli sebesar 3 persen dari harga lelang dan peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang yang jumlahnya harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Sidoarjo selambat-lambatnya 1 April 2020. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan validasi akan dilakukan oleh KPKNL Sidoarjo.

Kendaraan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya dengan semua cacat dan kekurangannya, menurut Ali, pihaknya menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang.

“Pelaksanaan aanwizjing atau penjelasan terkait kondisi objek lelang) akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 1 April 2020 jam 11.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) Surabaya di Medaeng Wetan, Medaeng, Waru, Sidoarjo,” papar Ali.

Seperti diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menyatakan, Bambang Irianto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi selama menjadi Wali Kota Madiun sebagaimana dakwaan jaksa KPK, yakni korupsi proyek Pasar Besar Madiun, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang selama periode 2009-2016.

Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun ikut serta dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun. Ia menyertakan modal dalam proyek dan melibatkan perusahaan milik anaknya untuk menjadi bagian dalam memasok meterial proyek Pasar Besar Madiun.

Selain itu, terdakwa menerima setoran dari pengusaha, perizinan, dan pemotongan honor pengawai Pemkot Madiun sebesar Rp 48 miliar. Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi.

Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Di samping itu, terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar