Hukum & Kriminal

Minta Barang Bukti Rampasan Negara, GMBI Datangi Kejaksaan Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Sejumlah warga dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Rabu (25/11/2020). Mereka meminta barang bukti sitaan negara untuk dibawa pulang.

Padahal, barang bukti yang sudah masuk barang sitaan negara itu, sudah diputuskan pengadilan. Dimana pengadilan sudah memutuskan barang bukti yang diinginkan masuk sebagai barang rampasan negara. Kehadiran GMBI langsung ditemui oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Dialog panjang pun terjadi. Namun, situasi sedikit memanas saat GMBI tak bisa menerima penjelasan pihak Kejari Kabupaten Malang.

Mereka bersikukuh agar keinginannya mengambil barang bukti berupa satu unit truk yang dipakai mengangkut kasus ilegal loging, bisa terwujud dan diserahkan. Ketegangan perwakilan GMBI dengan Petugas Kejaksaan akhirnya bisa mereda. Setelah, aparat kepolisian yang sebelumnya berada di lokasi segera mengambil tindakan.

Sejumlah orang dari GMBI itu kemudian digiring menuju keluar kantor Kejari Kabupaten Malang.

Nunuk Rusianita, Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo yang sempat adu argumen dengan pihak Kejaksaan menerangkan bahwa truk yang disita negara, statusnya dipinjamkan dan pemilik tak mengetahui atau terlibat dalam perkara yang sudah diputuskan.

“Truk itu dipinjam, pemiliknya tidak terkait. Makanya, kami mau meminta dan membawa barang bukti itu. Kalau memang mau dilelang, silakan Jaksa yang harus membayar,” tegas Nunuk.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Sobrani Binzar membeberkan, jika perkara yang dipersoalkan oleh GMBI, sebenarnya telah memiliki keputusan hukum tetap atau inkracht.

Berdasarkan petikan keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 167/Pid.B/2020/PN.Kpn menyatakan bahwa barang bukti merupakan rampasan negara.

“Kedatangan mereka (GMBI) ini untuk meminta dan membawa pulang kendaraan (truk) yang telah menjadi rampasan negara,” papar Sobrani Binzar dikonfirmasi wartawan di kantor Kejari Kabupaten Malang Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kepanjen, Rabu (25/11/2020).

“Padahal, perkara sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) bahwa barang bukti menjadi barang rampasan negara,” sambungnya.

Sobrani menjelaskan, keputusan final pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa, alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

“Keputusan final pengadilan, mengacu Undang-Undang baru Nomor 18 Tahun 2013, jika alat angkut transportasi baik darat, laut, udara digunakan dalam kejahatan, akan dirampas negara,” tuturnya.

Menurut Sobrani, bukan pertama kali ini pihaknya menerima kehadiran GMBI untuk mengambil barang rampasan. Dalam pertemuan sebelumnya, telah dijelaskan kejaksaan bekerja menganut kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebelumnya kita sudah menerima kehadiran mereka (GMBI) beberapa kali. Kami sudah jelaskan, dalam kami bertugas menganut pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Sobrani mengaku, pihaknya tengah menunggu proses apresial oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menghitung nilai barang rampasan.

“Kita sudah meminta dan menunggu hasil apresial KPNKL terhadap barang rampasan itu. Dan nantinya proses lelang juga KPKNL, karena barang rampasan nilainya di atas Rp 35 juta, proses lelang dilakukan oleh KPKNL,” pungkasnya. [yog/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar