Hukum & Kriminal

Menko Airlangga : Transformasi  Perekonomian Membutuhkan Dukungan Polri

Surabaya (beritajatim.com) – Salah satu isu strategis keamanan dalam negeri saat ini mencakup pengamanan
keberlanjutan program pembangunan nasional dalam melewati masa pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sejalan dengan tantangan ini, Polri menerapkan transformasi Polri yang presisi yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan. Konsep ini
merupakan fase lanjutan dari Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).
Untuk melakukan analisa dan evaluasi tujuan strategis fungsi penegakan hukum yang diemban oleh Bareskrim Polri dan jajaran agar mampu mendukung program pemerintah
dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diadakanlah Rakernis Bareskrim Polri 2021 dengan tema “Transformasi Penegakan Hukum Polri yang Presisi guna mendukung  Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya yang berjudul “Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional” pada acara Rakernis Bareskrim Polri  2021 di Jakarta pada Selasa (6/4/2021) menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Polri dan TNI yang berhasil mengawal
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
Hasilnya terlihat nyata pada data per 4 April 2021 yang menunjukkan tren persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia (7,61%) yang lebih rendah dibandingkan global (17,29%) dan
persentase kesembuhan di Indonesia (89,68%) yang dapat melampaui global (80,53%).
Selain itu, Indonesia telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis vaksin Covid-19 yang membuat Indonesia berhasil menempati peringkat kedelapan secara global.
Airlangga memaparkan kondisi berbagai indikator perekonomian di Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape yang berarti pemulihan terus terjadi. Indikator yang dimaksud diantaranya angka Purchase Managers’ Index (PMI) Markit Indonesia, dan penjualan
kendaraan bermotor.
Pemulihan ekonomi nasional ini didorong oleh kelanjutan program
PEN yang ditingkatkan anggarannya sebesar 21%, penerapan UU Cipta Kerja melalui penyelesaian 51 aturan pelaksanaan, percepatan vaksinasi dan perluasan PPKM Mikro.
Upaya lain dari Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan sinergi kebijakan stimulus sektor properti dan otomotif, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk
menyangga UMKM, program Kartu Prakerja Nasional, penurunan tarif PPh Badan, dan pembentukan Indonesia Investment Authority.
“Jalur perekonomian kedepan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Bapak
Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Baru di periode Pak
Jokowi dibangun infrastruktur yang luar biasa,” beber Airlangga
“Berikutnya adalah cara membangun dengan UU Cipta Kerja, analoginya sama dengan jalan tol di bidang perijinan. Sehingga harapannya terjadi percepatan investasi, dan kendaraannya pun kendaraan baru dari UU Cipta Kerja yaitu Sovereign Wealth Fund. Harapan Bapak Presiden, dengan Sovereign Wealth Fund bisa menarik investasi lebih cepat. Dana investor akan diparkir selama lima sampai 10 tahun kedepan dan diharapkan turut membangun urban development, termasuk didalamnya untuk membangun Ibu Kota Baru,” sambung Menko Airlangga.
Airlangga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mensukseskan PPKM Mikro, dan program vaksinasi agar tercapai herd immunity di masyarakat pada akhir tahun.
“Kalau ini kita lakukan, maka kita bisa merdeka dari Covid-19, maka pembangunan urban development termasuk Ibu Kota Baru dapat kita restart kembali,” ungkapnya.
Airlangga menutup dengan pernyataan, “industry 4.0, bansos 4.0, dan smart city akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan, transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri.[rea]


Apa Reaksi Anda?

Komentar