Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi ADD

Masuk Tahap Dua, Kades Glagahwangi ‘Cokot’ Timlak

Tersangka Kades Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Haris Aburyanto, berkaos hitam

Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidikan terhadap Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Haris Aburyanto memasuki tahap dua. Pelimpahan berkas pemeriksaan dan tersangka dari penyidik Polres Bojonegoro ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro itu dilakukan Selasa (26/11/2019).

Tersangka Haris diduga melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 senilai Rp 601 juta. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Jumlah kerugian negara tersebut diperoleh dari selisih anggaran 14 paket pengerjaan bidang pembangunan desa sebesar Rp 494,8 juta, anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 49,4 juta, anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 25,7 juta dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 31,8 juta.

“Dari total APBDesa Perubahan tahun 2018 sebesar Rp 899 juta, anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan total Rp 601 juta,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro, Achmad Fauzan, Selasa (26/11/2019).

Dalam penyidikan tersebut tersangka diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 29, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Di Desa sehingga berdampak pada tata kelola keuangan maupun mekanisme pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Serta yang ketiga melanggar Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Haris Aburyanto diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Tersangka kami tahan selama 20 hari kedepan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” ujarnya.

Sementara Penasehat Hukum (PH) tersangka, Sugianto mengatakan kliennya selama menjalani pemeriksaan bersikap kooperatif sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, kliennya sebagai kepala desa tidak melakukan tindakan melawan hukum atau korupsi. “Seharusnya yang melakukan ini timlak (tim pelaksana). Jadi yang diperiksa seharusnya timlak dulu,” ujarnya saat mendampingi tersangka dalam proses pelimpahan tahap dua di kantor Kejari Bojonegoro. [lus/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar