Hukum & Kriminal

Mantan Wakil Ketua HTI Jatim Ditahan Kejari Mojokerto, Ini Penyebabnya

Mantan Wakil Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, Heru Ivan Wijaya (45) datang ke kantor Kejari Kabupaten Mojokerto sebelum akhirnya ditahan. Foto : Misti/beritajatim

Mojokerto (beritajatim.com) – Heru Ivan Wijaya (45) yang merupakan mantan Wakil Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibubarkan pemerintah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto.

Terdakwa datang ke kantor Kejari Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basoeni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto sekira pukul 10.38 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan, terdakwa yang mengenakan baju koko warna putih dan kopyak putih jni akhirnya ditahan dan dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Mojokerto.

Kasi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kabupaten Mojokerto, Arie mengatakan, terdakwa membuat status di FB.

“Proses penyidikan, ada pelapornya dan kemarin sudah kita P21. Hari ini sudah tahap 2, sudah kita tahan untuk 20 hari kedepan,” ungkapnya.

Masih kata Kasi Pidum, pihaknya tidak masuk di materi. Namun status terdakwa sudah diuji oleh tim ahli dan tim ahli sudah berpendapat sehingga menjadi dasar P21 oleh Kejari Kabupaten Mojokerto. Kasus tersebut terkait masalah ujaran kebencian dan UU ITE.

Terdakwa warga Dusun Pejoko, Desa Sumbertanggul, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ini, pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.16 WIB mengunggah status di media sosial (medsos) Facebook (FB) yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Dengan menggunakan Handphone (HP) merk Oppo warna putih tipe A57 milik terdakwa kembali memposting status sehari setelahnya, tanggal 18 Juni 2018 dan yang terakhir pada tanggal 21 Juni 2018. Pria yang pernah mengajar di salah satu SMAN di Kabupaten Mojokerto ini dilaporkan oleh Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten Mojokerto.

Ali Muhammad Nasir melapor ke Polres Mojokerto pada 23 September 2018 terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Heru melalui medsos. Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 45 A Jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam kasus tersebut, terdakwa juga memprapradilkan Kapolres Mojokerto, AKBP Setyo Koes Heriyatno karena penetapan status tersangka tidak sesuai prosedur. Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Heriyatno memenangkan sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto pada 11 April 2019.[tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar