Hukum & Kriminal

Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Intervensi Sidang Perdata Gugatan Pengelolaan PI Blok Cepu

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang perdata gugatan pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro kembali digelar. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) BOjonegoro dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat, Agus Susanto Rismanto, Selasa (15/9/2020).

Setelah pembacaan gugatan dari Agus Susanto Rismanto, mantan Ketua DPRD Bojonegoro perioe 1999-2004, Anwar Soleh melakukan gugatan intervensi. Dalam gugatannya, Anwar Soleh mengatakan, ada 11 poin yang diajukan kepada Majelis Hakim persidangan untuk menguatkan penggugat.

Dia mengaku, saat itu terlibat langsung dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Dalam perkembangannya, dia menilai bahwa PT ADS murni telah melanggar ketentuan hukum secara tertulis yang didaftarkan di notaris Yatiman Hadi Supardjo pada 5 Juni 2005. Dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh Dirut PT ADS, Pudjiono Rusban dengan Dirut PT SER Lestari Murdiat dan Bupati Bojonegoro HM Santoso.

“Dalam isi kesepakatan tersebut tidak sesuai ketentuan perda yang menjadi dasar pendirian PT ADS. PT ADS mendadapat kepemilikan saham 25 persen dan PT SER 75 persen,” jelasnya.

Ketua DPRD Bojonegoro yang menerima perjanjian tersebut juga telah menyetujui dan harus dijalankan. Sedangkan, dia menilai, bahwa kesepakatan tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Sehingga perjanjian antara PT SER dengan PT ADS harus dilakukan perjanjian ulang sesuai peraturan hukum.

“Perjanjian tersebut merupakan tanggungjawab hukum PT ADS dan wajib mempertanggungjawabkan hukum. Indikasinya, Anggota DPRD yang menjabat pada saat itu juga telah menerima pembagian untuk memperlancar perjanjian itu,” tegasnya.

Sementara diketahui, dalam persidangan lanjutan tersebut para tergugat, dari Pemkab Bojonegoro, PT ADS, PT SER, dan turut tergugat DPRD Bojonegoro turut hadir. Satu turut tergugat yang tidak hadir dari KPK. KPK sudah tiga kali persidangan tidak hadir tanpa memberi keterangan kepada majelis hakim.

“Sehingga tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan dan sidang tetap dilanjutkan karena sudah tiga kali dilakukan pemanggilan,” ujar Humas PN Bojonegoro, ISdarianto. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar