Hukum & Kriminal

Lapas dan Rutan di Jawa Timur Overload, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Koordinasi dengan APH Lainnya

Kadiv Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Jatim, Pargiyono. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Overloadnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Timur, tidak bisa membuat Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur serta merta menambah jumlah pegawai. Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Jatim, Pargiyono mengatakan, Kemenkumham sudah meresmikan pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan asimilasi kepada narapidana melalui sistem online. Pihaknya tidak bisa serta merta menambahkan pegawai.

“Tapi memaksimalkan program pembinaan yang bisa membuat warga binaan bisa lebih cepat bebas. Artinya, pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dipangkas birokrasinya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Lapas atau rutan tidak lagi lewat Kanwil tapi langsung ke Dirjen secara online,” ungkapnya, Sabtu (16/11/2019).

Sehingga sekarang ini, SK menunggu orang dan menunggu tanggal. Masih kata Pargiyono, dulu warga binaan yang waktunya bebas menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK). Tapi sekarang SK didahulukan sehingga SK sudah ada di meja pembinaan, tegas Pargiyono, tinggal orangnya menunggu tanggal bebasnya.

“Seperti itu. Kemudian juga berkoordinasi dengan APH lainnya supaya jangan lagi ada keterlambatan eksekusi, jangan lagi ada keterlambatan petikan putusan, jangan lagi ada keterlambatan perpanjangan penahanan. Karena ini akan menimbulkan overload,” katanya.

Sistem online tersebut sudah ada sejak tahun 2017 ini meliputi pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan asimilasi. Pargiyono menjelaskan warga binaan tidak perlu menanyakan 2/3 untuk Pembebasn Bersyarat, tapi bisa melalui sidik jari warga binaan sudah bisa.

“Ada alat untuk mengecek lewat sidik jari langsung muncul data. Seperti sejak ditahan, tanggal 2/3, tanggal bebas sehingga tidak ada yang tersembunyi lagi. Bahkan keluarga sudah bisa melihat data tanpa harus bertanya dan menghadap,” tegasnya.

Pargiyono menambahkan, selain Sumber Daya Manusia (SDM), juga kolaborasi eksternal dengan pihak APH lainnya. Ini yang juga lebih diefektifkan serta berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar