Hukum & Kriminal

Permohonan Renvoi Prosedur Memanas

Kurator Tuding Kuasa Hukum Pemohon Tak Paham UU PKPU

Cindro Pujiono Po saat menjalani sidang pidana di PN Surabaya beberapa waktu lalu (uci/dok)

Surabaya (beritajatim.com) – Judha Sasmita, salah satu kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan No : 84/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Sby angkat bicara terkait adanya beberapa hal yang disampaikan pihak pemohon renvoi prosedur melalui kuasa hukumnya Hans Edward Hehakaya. Menurut Judha, apa yang disampaikan pemohon ini bisa menyesatkan publik karena tidak sesuai dengan undang-undang PKPU.

Contoh hal yang dianggap menyesatkan oleh Judha adalah terkait dengan Cindro Pujiono Po berhak melakukan usahanya meski tanpa izin dari kurator. Padahal, Cindro Pujiono sudah dinyatakan pailit sesuai putusan No 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dinyatakan, hakim I Made Subagia Astawa sebagai ketua majelis. Dan apabila sudah dinyatakan pailit, segala tindakan yang dilalukan harus ada ijin dari kurator.

“Ini bagaimana bisa, kuasa hukumnya malah bilang bisa melakukan usaha tanpa izin kurator. Ini kan menyesatkan,” ujar Yudha, Senin (26/4/2021).

Yudha menambahkan, Hal lain yang ingin disanggah kurator dan dianggap tidak benar dalam perkara ini adalah bukti yang diajukan pada saat pencocokan piutang hanyalah fotocopy. Terkait hal ini, Judha Sasmita secara tegas menyatakan tidak benar dan harus diluruskan.

Lebih lanjut Judha mengatakan, saat terjadi pencocokan piutang, bukti yang diajukan ketika rapat kreditur, ada yang foto copy hanyalah terkait kreditur PT Samudra Baja Dunia.

“Tetapi, pengajuan tersebut dapat diterima logika Pengurus/Kurator dan hakim pengawas saat itu, dikarenakan transaksi antara debitur dan kreditur merupakan hubungan dagang dan memiliki jarak yang cukup jauh antara Semarang Jawa Tengah dan Jombang Jawa Timur,” jelas Judha.

Bukti yang diajukan PT. Samudra Baja Dunia pada saat itu berupa fotocopy PO, fotocopy surat jalan, terdapat invoce asli dan faktur pajak yang asli dengan scanbarcode dari Direktorat Jendral Pajak. Selain itu, terdapat pula bukti pengiriman JNE asli yang dikirim ke alamat Cindro Pujiono PO dan penerimaannya.

“Namun debitur tetap ngotot, solah-olah semua tagihan dari semua kreditur adalah fotocopy. Bukti dari PT Trinisyah Gemilang Perkasa Kediri baik surat jalan dan faktur asli semua, PT Sumberbina Karya Mandiri Kediri baik surat jalan dan invoice juga asli, PT Bank BRI Tbk cabang Jombang dan PT Bank BNI Tbk cabang Jombang juga dibuktikan dengan akta-akta notaris,” tegasnya.

Judha juga tidak setuju dengan jumlah utang Cindro Pujiono Po yang hanya sebesar Rp. 50 juta dan dengan pengajuan renvoi prosedur Cindro Pujiono Po berhak melakukan usahanya meski tanpa izin dari kurator.

“Ini adalah sebuah pernyataan yang sesat dan harus diluruskan. Nampak sekali jika kuasa hukum debitur tidak memahami Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Karena Debitur Pailit tidak koopertaif kepada kurator dengan tidak menyerahkan semua data yang diminta serta menggunakan harta pailit tanpa hak, maka kurator telah melaporkan debitur pailit atas nama Cindro Pujiono Po ke Polda jatim, dengan sangkaan pasal penggelapan yang saat ini ditangani unit Kemneg,” ungkap Judha.

Lebih lanjut Judha mengatakan, tim kurator menganggap perlu untuk meluruskan fakta-fakta yang telah salah dan sesat tersebut supaya publik bisa mengetahui fakta yang sebenarnya tentang permasalahan ini, mulai mengapa Cindro Pujiono Po sampai dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga Cindro Pujiono dimohonkan pailit oleh empat kreditur dengan total piutang Cindro Pujiono Po kepada empat kreditur itu sebesar Rp. 17.289.605.905.

Adapun, lanjut Judha, bunyi putusan adalah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan PT. Samudra Baja Dunia selaku Pemohon PKPU terhadap termohon PKPU Cindro Pujiono Po, tersebut selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Majelis hakim, dalam putusan ini juga menyatakan, menetapkan sidang musyarawah majelis hakim, Senin (18/1/2021) di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, memerintahkan pengurus untuk memanggil pemohon PKPU dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat, agar datang pada sidang yang telah ditetapkan, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus, ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir, menangguhkan biaya permohonan PKPU setelah PKPU berakhir.

“Untuk perkara Pailit dengan termohon pailit Cindro Pujiono Po, berdasarkan putusan nomor : 84/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dinyatakan, hakim I Made Subagia Astawa sebagai ketua majelis, hakim Gunawan Tri Budiono dan hakim Masrul masing-masing sebagai anggota,” papar Judha.

Masih menurut Judha, adapun bunyi putusan majelis hakim saat itu menyatakan PKPU Sementara Cindra Pujiono Po sebagai pemilik Toko Bangunan JUWITA (dalam PKPU) selama 45 hari terhitung sejak diberikannya PKPU Sementara, berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian, menyatakan termohon/ Debitor Cindro Pujiono Po sebagai pemilik TB JUWITA (Dalam PKPU) dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

Menunjuk R. Mohammad Fadjarisman hakim Niaga pada PN Surabaya sebagai hakim pengawas, menunjuk dan mengangkat: Judha Sasmita dan Erick Aristo Januar sebagai Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit, menetapkan imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian dan dibebankan pada harta pailit, menghukum termohon/ Debitor Cindro Pujiono Po sebagai pemilik Toko Bangunan Juwita (Dalam PKPU), membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp. 3.838.000,00.

Kuasa hukum Cindro yakni Hans Edward Hehakaya ketika dikonfirmasi terkait pernyataan bahwa Cindro bisa melakukan usaha tanpa ijin kurator, dia pun meluruskan. Menurut dia, usaha yang dimaksud bukanlah persoalan bisnis ataupun untuk mengurus hartanya maupun mengambil uang dan lainnya karena memang hal itu tidak diperbolehkan.

“Usaha yang saya maksud disini adalah melakukan upaya hukum yakni dengan melakukan renvoi prosedur. Karena apabila kami bisa membuktikan bahwa tidak ada hutang, atau terbukti sudah dibayar dan bukti fotokopi artinya tidak ada aslinya, sudah ditake over pihak lain maka putusan pailit itu bisa diangkat,” ujar Hans.

Lebih lanjut Hans menyatakan, sidang renvoi ini adalah untuk melihat apakah bukti yang dia protes itu benar atau tidak. Dan ini diuji melalui renvoi prosedur ini. Dan ini juga membantah pernyataan kurator bahwa apabila sudah dinyatakan pailit maka tidak bisa melakukan apa-apa.

“UU mengatur, memperbolehkan. Kalau melakukan upaya hukum yakni mengakukan renvoi ya diperbolehkan,” ujarnya.

Terkiat bukti fotokopi yang dia protes, Hans menilai bahwa itu memang itu persoalan tekhnis. Sebab tagihan itu sifatnya sepihak, kenapa nggak diterbitkan lagi tagihan yang sama. Yang menjadi persoalan adalah surat jalan, tanda menerima barang dan memang harus membayar.

“Yang dipermasalahkan bukan invoice tapi surat jalannya. Bukti dari pengiriman adalah surat jalan, kalau sudah ditandatangani berarti itu harus dibayar. Tapi ini tidak ada tanda tangannya dan tagihan yang kami terima bukan dari mereka,” ujarnya.

Terkait hutang hanya Rp 50 juta yang diakui, Hans menyatakan hal itu perlu diluruskan mungkin perlu diluruskan karena tagihan Rp 50 juta adalah selisih dari hutang yang untuk kreditur PT SBKM (versi kurator= 160) dan versi Cindro Rp 110. “Jadi kan benar ada selisih Rp 50 juta,” tutupnya. [uci/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar