Hukum & Kriminal

Kurator Beber Alur Pemesanan Barang, Pemohon Kukuh Minta Bukti Asli

Surabaya (beritajatim.com) – Sidang gugatan permohonan renvoi prosedur yang diajukan Cindro Pujiono Po melalui kuasa hukumnya melawan PT. Samudera Baja Dunia yang digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Judha Sasmita, kurator yang menghadiri persidangan ini membeber bukti alur pemesanan, pengiriman, penagihan, pembayaran, antara PT. Samudera Baja Dunia dengan Cindro Pujiono Po.

Dalam alur tersebut dijelaskan bagaimana proses pengiriman barang dari pabrik sampai ke tangan Cindro selaku pemesan barang. Yang pertama adalah purchase order yang dikirim Cindro Pujiono Po melalui whatsApp. Pihak PT. Samudera Baja Dunia lalu mengirimkan pesanan menggunakan mobil sendiri maupun menggunakan jasa ekspedisi.

Sampai ditempat tujuan, surat jalan warna merah ditinggal di lokasi tempat Cindro, yang asli dibawa balik ke Semarang.

Kemudian bagian keuangan ketika akan melakukan penagihan menggunakan dokumen surat jalan asli, print out faktur pajak dikirim melalui JNE.

Alur selanjutnya adalah pembayaran akan dibayarkan sesuai jumlah invoice ke rekening pengirim.

Judha kemudian menunjukkan beberapa contoh tagihan yang sudah dibayar Cindro, namun surat jalan yang asli tidak ada di PT. Samudera Baja Dunia namun ada di Cindro.

Dari surat jalan asli yang sudah dikirimkan ke Cindro waktu itu, bahkan ada pembayaran sebesar Rp 60 juta. Semuanya ini dikirim melalui JNE. Terkadang, satu JNE untuk mengirim dua nota.

Meski dalam persidangan ini telah ada pengakuan dari orang yang mengirim surat jalan disertai dengan meterai, Cindro tetap mengingkarinya. Selama ini, PT. Samudera Baja Dunia dalam melakukan penagihan ke Cindro dengan mengirimkan surat jalan yang asli ke Cindro, belum pernah tidak dibayar.

Usai sidang, Judha menyatakan apa yang disampaikan pihaknya di hadapan majelis hakim adalah sesuatu yang selama ini dilakukan PT Samudera Baja Dunia saat bertranksaksi dengan Cindro.

“Jadi kalau dia (pemohon) mempersoalkan yang asli dan meminta kita tunjukkan ya jelas ga ada, selama ini yang asli ya ada di dia,” ujar Judha.

Sementara itu pihak pemohon yaknj Hans Edward Hehakaya, kuasa hukum Cindro Pujiono Po, mengajukan beberapa yurisprudensi, yang bisa dipakai majelis hakim sebagai acuan atau bahan pertimbangan, ketika nantinya akan memutus perkara ini.

Adapun Yurisprudensi yang diajukan Cindro Pujiono Po melalui kuasa hukumnya itu berupa bukti surat yang memperkuat yurisprudensi, dimana dalam yurisprudensi itu dinyatakan bahwa fotocopy tidak bisa diterima sebagai bukti.

Kemudian, bukti surat Yurisprudensi yang diajukan pemohon renvoi prosedur tersebut berupa putusan-putusan pidana, Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan renvoi bisa dilakukan debitur maupun kreditur.

Usai memeriksa seluruh bukti surat baik yang diajukan PT. Samudera Baja Dunia melalui kurator Judha Sasmita maupun bukti surat Yurisprudensi yang diajukan Cindro Pujiono Po Hans Edward Hehakaya, hakim I Made Subagia Astawa mengetuk palu tanda persidangan telah berakhir dan ditunda pekan depan.

Ditemui usai persidangan, Hans Edward Hehakaya mengatakan, bahwa pada persidangan ini pemohon renvoi prosedur atas gugatan pailit yang dimohonkan tiga kreditur, harus mengajukan bukti surat berupa adanya yurisprudensi, dengan beberapa alasan.

“Berdasarkan Yurisprudensi yang sudah kami ajukan ke majelis hakim pada persidangan ini, bahwa bukti fotocopy tidak bisa dijadikan atau diterima sebagai bukti,” jelas Hans.

Putusan pidana, lanjut Hans, juga bisa dipakai sebagai putusan perdata. Lalu bukti surat lainnya yang diserahkan ke majelis hakim adalah tagihan-tagihan PT. Samudera Baja Dunia yang dipakai sebagai bukti surat baik dalam gugatan pailit maupun dalam gugatan renvoi prosedur ini, harus ada aslinya dan hal ini ada yurisprudensinya. Kemudian, adanya Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan bahwa renvoi berlaku untuk debitur maupun kreditur.

“Jadi, renvoi ini adalah hak debitur untuk mengajukan keberatan. Sementara yang diajukan kurator pada persidangan ini yaitu berupa bukti-bukti surat jalan yang difotocopy, memang tidak ada aslinya, dan atas hal ini kami tetap keberatan,” ujar Hans.

Lalu, lanjut Hans, ada bukti-bukti yang diajukan kurator namun tidak ada materainya, tidak dileges, kemudian ada bukti pernyataan dari sopir-sopir yang mengirim barang ke tempat usahanya Cindro di Jombang, namun di surat pernyataannya itu tertera ada yang dikirim ke Surabaya, dikirim ke Mojokerto, bukan ke alamat tempat usahanya Cindro.

Hans juga menjelaskan tentang hutang Cindro Pujiono Po ke PT. Trinisia Gemilang Perkasa sebesar Rp. 1,35 miliar sudah dibayar ke sales. Hal ini diperkuat adanya putusan pidana yang saat itu menjadikan Cindro Pujiono Po sebagai terdakwa namun akhirnya diputus onslag.

Majelis hakim, dalam amar putusan perkara pidananya yang dibacakan hakim Rohmat waktu itu mengatakan bahwa terdakwa Cindro Pujiono Po terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, sesuai Putusan No 3817/Pid.B /2017/PN.Sby jo putusan Mahkamah Agung RI No 1099K/Pid/2018.

“Untuk yang ke PT. Sumber Bina Karya Mandiri (SBKM) Kediri sudah di take over orang lain yaitu PT. Mitra Abadi Bersama, sehingga dianggap lunas dan PT. SBKM tidak punya hak untuk nagih,” papar Hans.

Kemudian, lanjut Hans, untuk tagihan piutang yang di PT. Samudera Baja Dunia Semarang, tetap ditolak karena buktinya surat jalan yang berupa fotocopy dan tidak ada aslinya, padahal bukti-bukti tersebut ada pada pihak PT. Samudera Baja Dunia. Walaupun surat-surat itu termasuk surat jalan termohon renvoi prosedur katakan sudah dikirim via JNE, Cindro melalui kuasa hukumnya beralibi bahwa ia tidak pernah tahu apa isi paket yang dikirimkan itu sebab hingga saat ini Cindro masih belum menerimanya. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar